Senin, 1 September 2025

Pengamat Nilai Tepat PAN Usulkan Kader Muhammadiyah Isi Sejumlah Kursi Kabinet

Hal itu sekaligus mengamini pernyataan Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay yang mengungkapkan bahwa kader Muhammadiyah layak mengisi sejumlah kursi.

Istimewa
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), yang juga menjabat Mendag (Menteri Perdagangan RI), Zulkifli Hasan menghadiri Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu, (19/11/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan bahwa Muhammadiyah memiliki banyak kader yang layak untuk menjadi menteri.

Bahkan dirinya meyakini kader Muhammdiyah mampu memimpin seluruh kursi kementerian.

Hal itu sekaligus mengamini pernyataan Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay yang mengungkapkan bahwa kader Muhammadiyah layak mengisi sejumlah kursi kabinet.

Mulai dari menteri pendidikan, menteri kesehatan, menteri agama, menteri tenaga kerja hingga menteri bidang perekonomian.

"Saya berpendapat semua menteri itu bisa dari organisasi itu, banyak pakar-pakar di sana yang jago-jago, yang mumpuni. Jangankan dua menteri itu (menkes, mendikbud) dilihat dari kapabilitas dan integritas," ujar Emrus saat dihubungi, Kamis (20/7/2023).

Emrus kembali menekankan bahwa banyak kader Muhammadiyah sebagai individu yang memiliki kemampuan.

Muhadjir Effendy yang saat ini menjabat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan salah satu dari sekian kader yang kompeten.

"Lebih tepatnya (kader Muhammadiyah) pas (jadi menteri), tapi sebagai individu, sebagai sosok atau kader ya bukan organisasi. Jadi kalau disebutkan pantas, mumpuni, lebih tinggi itu pas untuk semua kementerian yang ada di negeri ini," katanya.

Emrus mengungkapkan setiap kader Muhammadiyah tentu memiliki hak sebagai warga negara.

Misalnya kader Muhammadiyah menjabat posisi tertentu itu adalah haknya sebagai warga negara yang berhak memilih dan dipilih, jadi bukan soal mendapat izin atau tidak dari organisasi.

"Sebagai manusia jadi komunikasi dengan pimpinan (Muhammadiyah) itu wajar, tapi bukan minta izin karena dia tidak mempresentasikan organisasi tapi individunya," pungkasnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan