Komisi VI DPR Yakin Menteri Bahlil Mampu Jalankan Tugas Presiden Tangani Konflik di Pulau Rempang 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, untuk mengurai permasalahan dengan berkomunikasi langsung menemui masyarakat agar memberikan penjelasan secara gamblang mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Pulau Rempang, Batam.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji, optimis dengan kemampuan dan keluwesan komunikasi Menteri Bahlil mampu mengatasi permasalahan-permasalahan atau hambatan yang menimbulkan konflik yang terjadi di lapangan.

Sarmuji juga berharap terjadi proses rekonsiliasi setelah kehadiran Menteri Bahlil ditengah masyarakat.

"Kami berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas dan komunikasi yang selama ini mungkin agak rumit bisa diurai dengan Pak Menteri datang ke Pulau Rempang. Dan saya yakin dengan kemampuan komunikasi pak menteri, segala keruwetan bisa diatasi," kata Sarmuji, dalam keterangannya Kamis (14/9/2023).

Menurut Sarmuji koordinasi antar pihak harus tuntas agar tidak ada lagi hal yang menyulut terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

"Koordinasi menjadi soal yang harus dituntaskan karena kalau koordinasinya kemarin itu tuntas mestinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Legislator Partai Golkar itu menduga konflik di Pulau Rempang terjadi karena masih ada persoalan yang mungkin belum terkomunikasikan dengan baik.

Sehingga menjalin komunikasi dengan masyarakat dan berusaha mengakomodir keinginan masyarakat serta memahami sosial budaya yang dimiliki masyarakat penting untuk dapat mengatasi permasalahan investasi yang masih ada.

"(Jika) pemerintah sudah menyediakan sekian-sekian itu terkomunikasikan dengan baik, rumah sudah sediakan, tanah sudah juga disediakan, bahkan saya dengar juga uang pengganti sudah disediakan, uang sampai bangunan rumahnya bisa ditempati juga sudah disediakan," ucapnya.

Ia meyakini jika komunikasi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat konflik di Pulau Rempang tidak akan pecah seperti yang terjadi beberapa hari lalu.

"Andaikan itu terkomunikasikan dengan baik, mestinya kan tuntas enggak ada persoalan," ujar Sarmuji.

Hal senada disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendukung langkah Presiden Jokowi mengirim Menteri Bahlil menyelesaikan konflik di Rempang dinilai tepat.

Andre berharap turunnya Menteri Bahlil konflik segera rampung karena dianggap mengerti masalah yang dihadapi masyarakat.

"Kemarin Pak Presiden di Cilegon juga sudah mengutus Pak Bahlil untuk terjun ke lapangan, jadi saya minta agar permasalahan ini bisa segera selesai pak menteri. Saya percaya, Pak Bahlil kan juga berpidato 12 Agustus di Batam, bahwa Pak Bahlil berasal dari bawah dan mengerti masalah rakyat. Karena itu perintah presiden Jokowi sudah tepat," kata Andre.