Komisi VI DPR Yakin Menteri Bahlil Mampu Jalankan Tugas Presiden Tangani Konflik di Pulau Rempang 

Dia mendukung investasi masuk di Pulau Rempang, namun harus memberikan manfaat juga bagi masyarakat lokal 

"Kami mendukung investasi, tapi harus memberi manfaat untuk rakyat. Jangan sampai investasi yang ada merugikan rakyat," ucap Andre.

Terkait pengosongan Pulau Rempang yang akan dibangun proyek Eco City, Andre menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sudah memiliki solusi yang terbaik dengan menyediakan rumah tipe 45 dan tanah seluas 500 m2.

"Perlu kita garis bawahi bahwa pemerintah Presiden Jokowi sudah punya kebijakan yang adil bagi rakyat. Saya baca bahwa presiden sudah menyiapkan rumah tipe 45 dengan harga pembangunan Rp 120 juta plus tanah 500 m2 dan bersertifikat untuk warga," ucap Andre.

Bahkan, lanjut Andre, selama rumah belum selesai dibangun, dan selama masih menunggu sertifikat tanah belum diserahkan ke warga, maka pemerintah memberikan uang kontrak rumah per KK (kepala keluarga) sebesar Rp 1 juta.

"Lalu ada uang tunggu Rp 1.030.000 per bulan per kepala, bukan per KK. Menurut saya, Ini sudah win-win solusi yang terbaik dari pemerintah. Bahwa pemerintah membutuhkan investasi tapi pemerintah juga tidak melupakan aspirasi rakyat. Pemerintah tidak menelantarkan rakyat. Dan 50 persen warga sudah menerimanya. Tinggal 50 persen lagi yang butuh dikomunikasikan lagi," kata Andre.

Untuk itu, Andre berharap Menteri Bahlil bekerja dan menyelesaikan tugas dari Presiden Jokowi dengan baik.

Baca juga: Rencana Peralihan Ekspor CPO ke Luar Eropa, Komisi VI DPR: Langkah Menteri Bahlil Sudah Benar

"Sesuai perintah presiden, berkomunikasi lah dengan masyarakat Pak Menteri, selesaikan dengan segera, bahwa kita butuh investasi tapi pemerintah tidak akan menelantarkan rakyat. Ini harapan kami. Lalu sampaikan hasilnya kepada kami di Komisi VI pak usai pak menteri berkunjung ke Rempang," tandas Andre.