Relokasi di Pulau Rempang
Anggota Komisi VII DPR Dukung Bahlil Ajak Dialog Warga dan Jaga Investasi di Pulau Rempang
anggota komisi VII DPR RI Abdul Wahid meminta warga yang ada di Pulau Rempang agar mewaspadai adanya kepentingan asing yang ikut-ikutan
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Wahyu Aji
lihat foto
Keterlibatan itu kata Abdul Wahid salahsatunya pemerintah harus memastikan ganti rugi kepada warga sesuai dengan kesepakatan dan juga menyediakan lapangan kerja buat warga lokal.
"Pemerintah perlu memastikan bahwa dialog terbuka dan transparan dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan mematuhi prosedur yang berlaku dalam investasi," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ada dugaan campur tangan asing dalam konflik tersebut, mengingat rencana besar pemerintah dalam membangun proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.
“Tidak semua negara itu senang jika (PSN) ini jalan," kata Bahlil Lahadalia.
“Dulu waktu zaman BP Batam dibuat untuk menjadikan kawasan ini mengimbangi Singapura, apa yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita mau bangun besar di sana, ada saja,” ungkap Bahlil.
Relokasi di Pulau Rempang
| Polisi Sebut Ada yang Memancing Warga Rempang Sehingga Terjadi Bentrok |
|---|
| Konflik di Pulau Rempang, PT MEG Pastikan Lahan yang Ditempati Sudah Diserahkan Warga |
|---|
| Soal Konflik di Pulau Rempang, Komnas HAM: Intimidasi Terhadap Masyarakat harus Ditindak Tegas |
|---|
| Warga Rempang Kembali Alami Kekerasan, DPR Minta Panglima TNI dan Kapolri Usut |
|---|
| Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Intimidasi Terhadap Masyarakat Rempang |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.