Prabowo Curhat Difitnah Cekik Wamentan hingga Tidur saat Rapat: Ancaman Dunia Maya Luar Biasa

Arief menegaskan, tidak mungkin ada agenda Ratas yang tidak melalui tata keprotokolan di Kementan. 

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga tegas membantah isu tersebut. 

Dahnil justru menyebut, si penyebar dalam hal ini adalah Alifurrahman, telah konsisten menebar informasi hoaks tentang Prabowo. 

"Hoaks dan penipuan. Orang ini konsisten menebar hoaks dan fitnah. Sesungguhnya siapa dia?" kata Dahnil, Senin (18/9/2023).

Kronologi Isu Cekik Wamentan

Isu ini pertama kali dilontarkan lewat sebuah video di kanal YouTube SewordTV berjudul Alifurrahman: ADA CAPRES NAMPAR WAMEN DI RUANG RAPAT? yang diunggah pada Minggu (17/9/2023).

Melalui video itu, seorang pria yang bernama Alifurrahman menyebut ada seorang calon presiden yang saat ini menjabat sebagai menteri, melakukan kekerasan terhadap wakil menteri.

Meski tak secara eksplisit menyebut nama menteri yang dimaksud, ciri-ciri yang disampaikan Alifurrahman merujuk pada Prabowo.

Seperti yang diketahui, Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menhan, mencalonkan diri sebagai capres diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Alifurrahman mengaku informasi itu ia dapatkan dari informan yang juga staf Kabinet Indonesia Maju.

"Awalnya, cerita ini memang saya dapatkan sekitar minggu lalu, atau sekitar 10 hari lalu."

"Dan saya dapat cerita ini dari informan saya di sana, salah satu staf yang juga hadir di rapat tersebut," kata Alifurrahman, dikutip Tribunnews.com, Senin (18/9/2023).

Lewat cerita informan itu, imbuh Alifurrahman, Prabowo disebut-sebut marah hingga menampar dan mencekik wakil menteri sebelum rapat kabinet dimulai.

Alifurrahman menceritakan, Prabowo marah lantaran ada kementerian terkait yang tak membantu pekerjaannya.

"Rapat belum mulai, gitu ya, itu kemudian dicekik. Dan sebelumnya katanya ditampar," ungkap Alifurrahman.

"Menurut informan saya, jadi si capres ini itu marah dengan salah seorang menteri. Menurut versi dia, ada satu pekerjaan yg tidak dibantu kementerian terkait."