Pemerintah: Postur APBN Didesain Demi Jaga Inflasi dan Tekan Prevalensi Stunting

Ekonom INDEF, Nailul Huda menyampaikan sejumlah tantangan global berpotensi menghambat pemulihan ekonomi Indonesia. Diantaranya inflasi, likuidasi, kenaikan suku bunga acuan, potensi krisis utang, serta stagflasi. 

Baca juga: Alokasi APBN 2023 untuk Bangun Hunian Layak Bagi MBR Tahun Ini Rp 108,5 Triliun

"Tantangan ini adalah potensi memburuknya perekonomian global yang berimbas pada perekonomian nasional," tuturnya.

Nailul mengaku pesimis dengan cita-cita Indonesia maju 2045. Pasalnya, Indonesia harus mampu memenuhi syarat utama pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

"Dan target pertumbuhan ekonomi ini sangat sulit kita capai apabila APBN kita tidak digunakan dengan tepat," jelas dia. 

Nailul juga menyoroti target pemerintah yang mematok sektor manufaktur bisa berkontribusi 26 persen terhadap negara di tahun 2045. Menurutnya, untuk mewujudkan target tersebut, dibutuhkan pertumbuhan industri manufaktur yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Lemahnya sektor manufaktur lanjutnya, menyebabkan sempitnya ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Nailul menilai, saat ini banyak lulusan SMA dan S1 yang justru bekerja di sektor informal. 

"Jumlahnya berapa? dari 135 pekerja, 61 persen masuk ke sektor informal. Bekerja di restoran pinggir jalan, which is tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Rata-rata pekerja informal gajinya itu berapa? Rp1,3 -1,5 juta. Bayangkan. Itu lebih rendah dibandingkan UMR Yogyakarta," pungkas Nailul.