Cak Imin Kritik Program Food Estate di Pemerintahan Jokowi: Terbukti Gagal

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Cak Imin berpendapat program food estate terbukti gagal. Hal tersebut disampaikannya usai menjadi pembicara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

"Food estate terbukti gagal," kata Cak Imin, dikutip dari Wartakota.

Ia kemudian meminta pemerintah mengevaluasi program tersebut dan membuat program ketahanan pangan yang baru dengan melibatkan masyarakat, khususnya petani.

Baca juga: Kata Cak Imin Ketum PSI dapat Bekingan Presiden Jokowi, Kaesang Langsung Singgung Hasil Pemilu 2019

Setelah tanah-tanah pertanian milik rakyat diidentifikasi, kemudian diorganisasi dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional.

"Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," jelasnya.

Cak Imin menyebut masalah pangan di Indonesia tak bisa diselesaikan melalui program food estate.

Ia berpendapat, bahan pangan akan aman jika pengorganisasian manajemen pengelolaan tani lebih masif dan dipimpin pemerintah.

Menurutnya, pemilik tanah level kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi.

Jika tak dilakukan, Cak Imin memprediksi Indonesia akan selalu impor bahan-bahan pokok secara terus menerus di masa mendatang.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pernah menyinggung program food estate yang tidak dijalankan dengan baik oleh menteri Jokowi.

Menurut Hasto, selama ini program tersebut merupakan bagian dari platform PDIP di bidang pangan.

Namun, ketika dimandatkan Jokowi kepada menterinya, justru menterinya itu tak menjalankan dengan baik.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal program food estate apakah akan dikembangkan ke sektor kelautan.

Mengingat, pertanyaan itu dilayangkan awak media usai Hasto mengunjungi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University di Bogor.

"Food estate merupakan bagian dari platform PDIP di bidang pangan, hanya ketika presiden Jokowi memberikan mandat kepada menterinya ini 'kan ada tidak menjalankan dengan baik, karena estate of interest," kata Hasto saat ditemui di Kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/9/2023).

Politisi asal Yogyakarta ini pun lantas memberikan contoh bagaimana food estate tidak kerjakan dengan baik oleh menteri tersebut.

Hasto juga menyinggung pengembangan food estate yang kurang mengembangkan penelitian dari para ahli soal potensi lahan gambut dijadikan lokasi tanam bahan pahan.

"Misalnya membentuk perusahan yang diisi oleh kroni-kroninya, bukan sesuatu yang sehat padahal seharusnya ketika kita berbicara food estate tidak bisa melepaskan hulunya, penelitian apakah tanahnya juga cocok untuk tanaman pangan tertentu dan yang paling penting adalah petaninya," ungkap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebutkan, soal program food estate memang seharusnya melibatkan para petani.

Tak hanya itu riset dan inovasi juga seharusnya dianggap penting.

"Kita tidak bisa membangun food estate tanpa melibatkan petani, perguruan tinggi, riset dan inovasi dan juga melibatkan juga dengan local wisdom dari masyarakat yang ada," tuturnya.

Sulit Jalankan Proyek

Pernyataan Hasto itu kemudian ditanggapi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menjelaskan kendala-kendala yang dialami dalam proyek food estate ini, di mana salah satu yang bertanggung jawab adalah Prabowo Subianto.

"Yang pertama, food estate yang dikerjakan atau diberikan tanggung jawab oleh Prabowo itu 'kan baru dalam rangka pembuatan prototype karena tanah di sana itu adalah tanah yang sulit untuk ditanami, sehingga akan dibuat dulu prototype-nya," kata Dasco pada wartawan, Jumat (22/9/2023).

Dasco menyebut Prabowo melibatkan anak muda dan swasta, bukan melibatkan perusahaan yang diisi kroni-kroninya.

"Bahwa Pak Prabowo kemudian melibatkan anak muda, melibatkan banyak pihak swasta, dan juga ada yang perguruan tinggi negeri, itu juga dalam rangka mencari formulasi pematangan tanah. Bukan kemudian untuk membuat bisnis dengan kroni," kata Dasco.

Apalagi, kata Dasco, hingga saat ini tak ada dana APBN yang digunakan untuk program tersebut.

Proses pematangan lahan food estate, lanjut Dasco, masih terus dicari.

"Sampai saat ini tidak satu rupiah pun APBN yang dipakai. Sehingga dalam proses pematangan lahan, mencari formulasi pematangan lahan tersebut untuk kemudian bagaimana proyek food estate yang diberikan tanggung jawab oleh presiden itu dapat berjalan dengan baik karena kebetulan mendapat pondasi yang kurang bagus tanahnya," tutur Wakil Ketua DPR RI itu.

Oleh karena itu, Dasco berharap publik mengerti masalah di balik program tersebut dan ia juga berharap pernyataan Hasto bukan untuk Prabowo Subianto.

"Ya, mudah-mudahan yang baca bisa ngerti tapi mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Hasto itu bukan kepada Pak Prabowo, ya," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Deni/Fransiskus Adhiyuda/Reza Deni)(Wartakota/Yolanda Putri Dewanti)