Jenderal Agus Subiyanto Dilantik Jadi Panglima TNI Pagi ini

Di Kopassus, perwira tinggi TNI tersebut pernah menduduki jabatan Komandan Batalyon 22 Grup 2 Kopassus dan Kepala Penerangan Kopassus.

Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi Divisi 2/Kostrad pada 2011, Dosen Madya Seskoad pada 2015, dan Denma Mabesad pada 2015-2016.

Selain itu, Agus Subiyanto juga tercatat pernah menjabat sebagai Pamen Denma Mabes TNI pada 2018-2019 dan Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Komando Pendidikan dan Latihan (Wadanpussenif Kodiklat) pada 2019-2020.

Di jajaran Komando Teritorial, Agus Subiyanto juga tercatat pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009-2011.

Kemudian, ia pernah menjadi Asisten Operasi Kasdam I/Bukit Barisan pada 2014-2015, Komandan Rindam II/Sriwijaya 2016-2017, Komandan Korem 132/Tadulako pada 2017-2018, dan Komandan Korem 061/Suryakancana pada 2020.

Agus Subiyanto juga pernah menjabat sebagai Komandan Paspampres pada 2020-2021.

Pernah Bela Anggota saat Jadi Danpaspampres

Sementara saat menjadi Danpaspampres, Agus sempat ramai dibicarakan setelah membela anggotanya, Praka Izroi, yang dicegat saat penyekatan PPKM Darurat pada Rabu (7/7/2021).

Pada saat itu, sempat terjadi cekcok antara Praka Izroi dan anggota kepolisian yang bertugas.

Padahal, Praka Izroi telah menerangkan dirinya adalah anggota Paspampres.

Terkait hal ini, Agus mengatakan masalah tersebut muncul karena adanya kesalahpahaman.

Menurut Agus, petugas di lapangan tak sepenuhnya memahami aturan PPKM Darurat tentang sektor esensial, non-esensial, dan kritikal.

Ia juga menerangkan bahwa 75 persen anggota Paspampres tinggal di luar asrama yang tersebar di wilayah Jabodetabek.

PR Jenderal Agus Subiyanto usai Sah Jadi Panglima TNI

Jenderal Agus Subiyanto telah resmi disahkan menjadi Panglima TNI oleh DPR RI, Selasa (21/11/2023).

Jenderal Agus menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki pensiun pada akhir November 2023.

Adapun pengesahan Jenderal Agus Subiyanto dilakukan usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi I DPR RI.