Walhi Sulteng Desak Pemerintah Sanksi Tegas PT IMIP Buntut Meledaknya Tungku Smelter di Morowali

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Walhi Sulawesi Tenggara mendesak pemerintah memberikan sanksi tegas kepada PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) akibat meledaknya tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS) yang merupakan anak usaha Tsingshan Group asal Tiongkok pada Minggu (24/12/2023) kemarin. 

Kecekelakaan kerja tersebut terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). 

Dalam kronologi yang dihimpun WALHI Sulteng, kejadian terjadi pada pukul 05.30 Wita.

Menurut kesaksian, salah seorang karyawan Ferosilikon PT ITSS sedang melakukan perbaikan tungku dan melakukan pemasangan plat besi pada bagian tungku tersebut.

Kegiatan tersebut kemudian mengakibatkan ledakan yang memicu ledakan pada beberapa tabung oksigen di sekitar area.

Berdasarkan catatan WALHI Sulteng, hingga saat ini setidaknya terdapat korban sebanyak 35 orang akibat kejadian tersebut.

Sebanyak 12 di antaranya meninggal dunia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terkini 13 orang tewas dalam kecelakaan tersebut.

Selain itu, korban lainnya mengalami luka bakar berat dan dalam pertolongan medis.

Saat ini semua korban masih dirawat di Klinik 1 dan klinik 2 milik PT IMIP namun dengan keterbatasan fasilitas dan daya tampung yang besar.

Para korban juga tengah dirujuk ke RSUD Morowali untuk penanganan lebih lanjut. 

“Kami mendesak kepada pemerintah pusat untuk tidak hanya diam saja, produksi PT IMIP harus segera dihentikan, dan memberikan sanksi tegas terhadap PT IMIP, mengingat korban tidak sedikit dan seringkali terjadi kecelakaan kerja seperti ini," kata Kepala Advokasi dan Kampanye WALHI Sulteng Aulia Hakim dalam siaran pers yang diterima Minggu (24/12/2023).

"Pemerintah jangan hanya kampanye hilirisasi nikel saja dengan angin surga atas keuntungan yang diperoleh tanpa melihat kenyataan dilapangan, nyawa melayang hidup sengsara akibat kawasan yang kacau dan amburadul," sambung dia.

Selain itu, Walhi Sulteng juga mendesak pemerintah menghentikan situasi yang tidak di lingkungan PT IMIP sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 113.