Aktivis Antikorupsi Pertanyakan Hubungan Terakhir Menhan Prabowo dengan PT TMI Usai Muncul Polemik

Pertama, kata dia, soal transparansi pengadaan alutsista di Indonesia itu buruk sekali karena tidak banyak informasi yang bisa diperoleh.

Kesulitan itu, kata dia, termasuk ketika ingin melacak skema pinjaman luar negeri (loan) Kemenhan untuk pengadaan alutsista yang semestinya tercatat dan terpublikasikan oleh Bappenas Republik Indonesia.

Padahal Bappennas, kata dia, adalah institusi yang didesain untuk merencanakan strategi pembangunan termasuk apa-apa saja yang mau dilakukan oleh Kementerian dan Lembga hingga Pemda.

Seluruh pinjaman luar negeri Kemenhan yang ada di dalam data Bappenas hanya menyangkut soal pengadaan alat-alat kesehatan untuk rumah sakit mulai dari 2021, 2022, hingga 2023.

"Oleh karena tertutup, rumit, anggarannya besar, tidak jelas ini siapa yang bermain, begitu juga dengan standar etik seorang pejabat publik dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan yang mengeluarkan surat resmi yang menujuk PT TMI sebagai pihak yang akan mengurus semua pengadaan alutsista," kata dia.

"jelas bahwa potensi kongkalinkong antara pejabat publik dengan sektor swasta serta elit politik di luar pemerintah dalam mengontrol pengadaan alutsista menjadi sangat tinggi," sambung dia.

Adnan menjelaskan juga menyebut elit politik di luar pemerintahan dalam hal itu karena Menteri Pertahanan saat ini pada saat yang sama adalah Ketua Umum Partai Politik.

Hal tersebut, kata dia, hanya terjadi Indonesia di mana Menteri juga aktif sebagai Ketua Umum Partai.

Posisi tersebut, kata dia, melahirkan konflik kepentingan.

Dengan demikian, kata dia, dalam keadaan tersebut terdapat konflik kepentingan yakni konflik kepentingan Prabowo dalam posisinya sebagi Ketum Partai dan konflik kepentingan dia dalam urusannya dengan penunjukkan pihak swasta.

"Oleh karena itu potensi suap menyuap dan korupsi juga menjadi sangat tinggi," kata dia.

Penjelasan Kemhan

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menjabat saat itu yakni Mayjen TNI Rodon Pedrason pernah memberikan penjelasan terkait polemik menyangkut PT TMI.

Pada pertengahan tahun 2021, ia menegaskan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bukanlah perusahaan yang diberi wewenang untuk mengajukan tender Alutsista.

Rodon menyampaikan hal itu untuk menjawab rumor yang menyebut PT TMI sebagai pemborong dalam proses pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) dalam rencana modernisasi Alutsista 25 tahun ke depan.