Sambut Ramadan, Begini Arahan PBNU kepada Seluruh Warga Nahdliyin

"Ya pertama sidang isbat itu sudah menjadi aturan, jadi ketentuan pemerintah. Sehingga untuk menghapus itu membutuhkan proses panjang. Tidak bisa tiba-tiba, lalu misalnya menteri agama tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat. Tentu kami juga akan protes juga karena ini sudah menjadi aturan," ujar Gus Yahya.

Menurut Gus Yahya, sidang isbat sedianya diselenggarakan untuk tujuan agar harmoni masyarakat bisa terpelihara dalam Ramadan dan Idul Fitri nanti.

Dia bilang, dulu yang mengusulkan sidang isbat adalah Muhammadiyah.

"Saya enggak tahu apa karena yang mengusul sidang isbat itu Muhammadiyah, supaya ada sidang isbat, lalu sekarang mengusulkan untuk tidak ada," tutur Gus Yahya.

"Ya itu usul saja tapi bagi Nahdlatul Ulama, kami tetap saja berbeda pada pandangan bahwa awal ramadhan dan idul Fitri itu ditentukan berdasarkan hasil rukyah hilal," tambah Gus Yahya.

Dia menegaskan terdapat aturan yang menyebut bahwa pemerintah melakukan sidang isbat sehingga PBNU menyandarkan diri pada hasil sidang isbat itu sendiri dari pemerintah.

"Para kiai NU itu bahkan mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda dari pemerintah kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Maka karena ada aturan sidang isbat itu, kami akan menunggu dan mengikuti hasil sidang isbat itu dari pemerintah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Pemerintah Israel untuk membuka akses bagi warga Palestina untuk beribadah di Masjid Al Aqsa selama bulan suci Ramadan.

Gus Yahya mengungkapkan selama ini Pemerintah Israel masih menutup akses peribadatan di Masjid Al Aqsa.

"Kami juga meminta, meminta dengan sungguh-sungguh pada penguasa Israel untuk membuka akses kepada Masjidil Aqsa untuk beribadah selama Ramadan ini. Karena sudah beberapa waktu ini Masjidil Aqsa ditutup aksesnya dari umat Islam yang ingin beribadah di sana. Nah kami minta sungguh-suguh supaya ini dibuka," ujar Gus Yahya.

Dia meminta agar para pemimpin dunia untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina.

Menurut Gus Yahya, serangan tanpa henti Israel kepada warga sipil di Palestiba membahayakan stabilitas dunia.

"Keadaan ini bisa memicu terjadi dinamika yang sangat berbahaya untuk stabilitas dan keamanan global, karena segala prinsip-prinsip hukum internasional sudah dilanggar dan dengan ngotot dilindungi dibiarkan untuk terus berlangsung," kata Gus Yahya.

Menurutnya, kondisi ini telah membuat masyarakat internasional putus asa. Aturan internasional telah dilanggar oleh Israel.

"Kami juga menuntut kepada aktor-aktor global untuk segera menghentikan atrocities, menghentikan malapetaka yang sekarang sedang berlangsung di Gaza dan Palestina. Kembali kepada hukum dan konsensus-konsensus internasional yang sudah ada. Karena konsensus itu sudah ada, tapi pihak-pihak justru mengotot untuk mengabaikannya," pungkas Gus Yahya.

Data yang dihimpun United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), selama 7 Oktober 202-7 Maret 2024, warga Jalur Gaza yang tewas akibat serangan Israel mencapai 30.800 jiwa, dan korban luka 72.298 orang.

Dalam sehari terakhir terdapat 83 warga Palestina yang tewas, dan 142 warga Palestina terluka. (Tribun Network/ Yuda).