Anggota Komisi VII DPR: Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Terdampak Bencana Harus Diprioritaskan

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti, menyoroti bahwa saat ini ada kendala dalam merealisasikan program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di suatu wilayah yang sangat membutuhkan program atau infrasruktur tersebut karena termasuk dalam wilayah 3T.

Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI bersama Komisi VII DPR RI.

Salah satu wilayah yang disorot Dyah Roro Esti yakni Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

Dimana tahun 2023, untuk Pulau Bawean ditarget pemasangan sebanyak 30 titik PJUTS tetapi sampai saat ini belum bisa direalisasikan.

“Saya mohon sekali dilakukannya pengecekan secara rinci dan saya harap memperbaiki komunikasi secara teknis di lapangan kedepannya agar realisasi program di lapangan bisa lebih baik. Terlebih saat ini Bawean baru saja terkena bencana gempa," ucap Dyah Roro Esti.

Harapan ini diutarakan Dyah Roro Esti sebagai wakil dari daerah pemilihan Kabupaten Gresik dan Lamongan.

Ia juga mengungkapkan belasungkawa terhadap bencana gempa yang terjadi di Bawean.

Menurutnya, gempa tersebut cukup signifikan mempengaruhi masyarakat Jawa Timur terkhusus di wilayah Bawean dan sekitarnya, seperti Lamongan, Tuban, serta Bojonegoro.

“Saya ingin menghaturkan belasungkawa dan turut berduka karena beberapa saat yang lalu terjadi gempa yang cukup drastis mempengaruhi masyarakat Bawean, hingga Lamongan, Tuban, serta Bojonegoro," katanya.

"Ini menjadi PR kita ke depan agar wilayah terdampak bencana alam perlu diprioritaskan dan tidak dipersulit, terkhusus mengenai pembangunan infrastruktur," ungkap Dyah Roro Esti.

Baca juga: Mengenal Hj Rizayati, Penghibah Ratusan Ribu PJUTS dan Penggagas RS Bertaraf Internasional

Ia menyerukan agar ke depannya wilayah-wilayah yang mengalami bencana alam diberikan perhatian secara khusus dan diprioritaskan, terutaka terkait pembangunan infrastrukturnya guna kepentingan masyarakat umum.