Ada Ketimpangan Jumlah Permohonan Perlindungan dengan SDM, Personel LPSK Diusulkan Ditambah
Calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 Mardjoeki, mengusulkan adanya penambahan kuantitas atau jumlah personel.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Wahyu Aji
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 Mardjoeki, mengusulkan adanya penambahan kuantitas atau jumlah personel LPSK.
Demikian disampaikannya saat memaparkan materi, dalam fit and proper test anggota LPSK yang digelar Komisi III DPR, pada Selasa (2/4/2024).
Awalnya, Mardjoeki menyoroti makin meningkatnya permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK.
Hal itu membuat ketimpangan antara Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah permohonan yang diterima.
"Dalam laporan tahunan LPSK tahun 2023, ada peningkataan jumlah permohonan perlindungan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 200 persen lebih, yang tadinya sekitar 2 ribuan tahun 2022, itu bisa mencapai 7 ribu permohonan perlindungan," katanya di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.
Mardjoeki menilai hal itu membuat timpang yanh berdampak pada performa kinerja LPSK.
"Jumlah SDM ini sangat timpang sehingga mempengaruhi performa dari kinerja SDM itu sendiri," ucapnya.
Sehingga Mardjoeki mengusulkan penambahan personel dari LPSK.
"Meskipun klasik menurut saya harus ada tambahan secara kuantitas dari personel LPSK ini," ujarnya.
Selain jumlah personel, Mardjoeki juga menilai pentingnya kualifikasi dari petugas perlindungan LPSK.
Dia berharap kedepan petugas perlindungan LPSK itu tidak hanya mampu mengamankan saksi maupun korban, tapi juga mampu menjamin bahwa sajsi dan korban mau memberikan kesaksiannya, mau kesaksiannya menjadi alat bukti dalam satu proses peradilan.
"Kualifikasi ini menjadi penting oleh karena itu peningkatan kompetensi bagi petugas LPSK menjadi sangat penting," pungkasnya.
Baca juga: Calon Anggota LPSK Ini Paparkan Pentingnya Perlindungan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator
Ada pun berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota LPSK.
| Ketua Komisi XIII DPR: Kasus Kejahatan Besar Tak Terungkap karena Saksi Tak Dijamin Keselamatannya |
|
|---|
| Keponakan Prabowo Dorong Revisi UU TPPO: Harus Menitikberatkan Rasa Keadilan pada Korban |
|
|---|
| Banyak Pelaku TPPO Enggan Bayar Restitusi kepada Korban, LPSK Ungkap Penyebabnya |
|
|---|
| Keponakan Prabowo Soroti Fenomena Penjualan Bayi: Manusia di Indonesia Seperti Tak Ada Harganya |
|
|---|
| 5 Tahun Terakhir LPSK Terima 2.373 Permohonan Perlindungan Korban Perdagangan Orang |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.