Kabinet Prabowo Gibran
Muncul Isu 40 Menteri di Pemerintahan Prabowo, Mahfud Tak Suka, Ganjar Bilang Akomodasi Pendukungnya
Politik akomodasi tidak sesuai dengan semangat perjuangan sebagaimana dituliskan dalam UUD 1945.
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
"Semua diatur dengan undang-undang. Selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak ada larangan," ujar Anies kepada wartawan di Jakarta Selatan.
Kedua, lanjut Anies, itu adalah kewenangan presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif selama berada di koridor undang-undang.
"Jadi saya tidak mau terlibat di dalam asesmen oh ini baik oh ini buruk," tuturnya.
Menurut Anies, itu adalah hak presiden terpilih.
"Selama itu sesuai aturan undang-undang," pungkasnya.
Jokowi Tak Mau Ikutan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan mengomentari isu mengenai rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto menambah lembaga kementerian menjadi 40 pada pemerintahan periode 2024-2029.
Menurut Jokowi terkait Kementerian yang akan datang sebaiknya ditanyakan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.
"Hmm kalau kementerian yang akan datang ya tanyakan dong kepada presiden terpilih , tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih," kata Jokowi usai acara peresmian Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat, Selasa, (7/5/2024).
Jokowi juga enggan menjawab saat ditanya apakah memberikan masukan kepada Prabowo dalam pembentukan Kabinet. Termasuk saat ditanya apakah penambahan kementerian tersebut diperlukan.
"Engga, engga, engga. Engga tanya ke saya, " kata Jokowi.
Revisi Undang-Undang
Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno mengatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara harus direvisi jika ingin menambah nomenklatur kementerian.
Hal ini merespons isu presiden terpilih, Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian.
"Jika jumlahnya akan diperbanyak, UU ini harus direvisi, kecuali jika yang diakomodasi jumlah wakil menterinya," kata Hendrawan kepada Tribunnews.com, Selasa (7/5/2024).
Namun, Hendrawan meminta semua tak berspekulasi. Sebab, kemungkinan efisiensi birokrasi juga penting untuk mengurangi beban keuangan negara.
"Tapi jangan berspekulasi dulu. Soalnya presiden juga ingin birokrasi lebih efisien, beban keuangan negara tidak berlebihan dan soliditas kabinet terjaga," ujarnya.
Kabinet Prabowo Gibran
| Presiden Prabowo Ingatkan Menterinya yang Tidak Bisa Kerja Cepat Akan Ditinggalkan |
|---|
| Puluhan Wakil Menteri Rangkap Jabat Komisaris BUMN, DPR: Bermasalah Secara Etika dan Tata Kelola |
|---|
| Pengamat Sebut Ada Kendala Komunikasi Presiden Prabowo dan Menterinya, hingga 5 Kebijakan Dianulir |
|---|
| Prabowo Enggan Reshuffle Kabinet karena Anggap Kinerja Menteri Baik, Namun Telah Anulir 5 Kebijakan |
|---|
| Prabowo Tegaskan Tak Ada Reshuffle Kabinet, Rocky Gerung: Harusnya Opini Publik Dipertimbangkan |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.