Minta Kenaikan UKT Dibatalkan, Mahasiswa Ancam Geruduk Kemendikbudristek

Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah PTN itu pun mengadu ke DPR tentang hal tersebut.

Sementara itu, Komisi X DPR sudah menggelar rapat kerja bersama Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim beserta jajarannya terkait biaya UKT.

Nadiem memastikan akan memeriksa PTN PTN yang disebut menerapkan biaya UKT tinggi.

Hal itu dilakukan Mendikbud sebelum melakukan revisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024 yang dianggap sebagai biang keladi kenaikan UKT.

Ancam geruduk Kemendikbud

Kebijakan yang dikeluarkan Mendikbudristek tersebut dinilai sangat tidak berpihak kepada masyarakat, utamanya menengah ke bawah.

Perwakilan Mahasiswa Unpad, Virdian Aurelio mengatakan, masalah rakyat menjadi bertambah dengan adanya kenaikan UKT tersebut.

“Jadi forum hari ini adalah untuk ‎forum untuk lebih besar lagi antara mahasiwa dan masyarakat sipil. Karena gerakan ini bukan hanya khusus mahasiswa, tapi buruh, pendidik, dosen juga boleh. Makanya hari ini angel-nya rezim awarness untuk gerakan sipil untuk aktif lagi untuk mengevaluasi Nadiem dan Joko Widodo,” terangnya dalam diskusi bertajuk "Orang Miskin Dilarang Sekolah" di Jakarta, Kamis (23/5).

Diskusi ini merupakan rangkaian dari peringatan 26 Tahun Reformasi yang diselenggarakan oleh aktivis 98 yang tergabung dalam Front Penyelamat Reformasi Indonesia.

Sebelumnya, para aktivis beserta pegiat HAM juga melakukan aksi memajang ribuan tengkorak manusia dan nisan para aktivis serta masyarakat yang telah gugur demi melawan orde baru.

Ketua BEM ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Namsianto Wahid menegaskan, kenaikan UKT merupakan puncak kemarahan mahasiswa terhadap Menteri Nadiem.

Presiden Joko Widodo dinilai bertanggung jawab secara moral dan etika terhadap lahirnya kebijakan yang menyengsarakan rakyat tersebut.

“Bilamana Mendikbud tidak mencopot, ataupun tidak mengevaluasi kebijakannya maka kita pastikan bukan hanya kita turun aksi, maka kita pastikan bahwasannya kantor kemendikbud akan kita kuasai, dan akan kita segel untuk pembebasan kemerdekaan pendidikan itu tersebut, ini moment kemarahan kita, ini moment puncak puncaknya kita harus marah,” tegasnya.

Perwakilan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Yukenriusman Hulu menegaskan jika diskusi ini merupakan konsolidasi awal para mahasiswa Indonesia untuk menentang kebijakan yang menyelenggarakan rakyat, termasuk kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim tersebut.

“Ya kita akan kompak. Mahasiswa akan satu berjuang bersama untuk ketidakadilan kita. Karena ini momen kemarahan kita, puncak kita harus marah dan kita akan kita luruskan. Mahasiswa harus bertanggung jawab, akan mengawal, dan mengingatan pemerintah khususnya Mendikbud dan Presiden Jokowi,” imbuhnya.