Senin, 1 September 2025

KPK Dalami Fakta Sidang Biaya Sewa Heli Menhub Budi Dibiayai Uang Korupsi Proyek Rel Kereta Api

KPK mendalami fakta sidang yang menyebut bahwa pembiayaan sewa helikopter Menhub Budi Karya Sumadi berasal dari uang haram korupsi proyek rel kereta.

|
access-info.org
Ilustrasi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendalami fakta sidang yang menyebut bahwa pembiayaan sewa helikopter Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berasal dari uang haram korupsi proyek rel kereta api. 

"Bahwa Terdakwa membenarkan mengarahkan setiap PPK konstruksi untuk nengumpulkan uang dari pelaksanaan pekerjaan sebagai dana taktis untuk operasional organisasi," lanjut salinan putusan.

Menhub Budi Karya Sumadi pun sebelumnya telah diperiksa dalam perkara ini pada Rabu, 26 Juli 2023. Dia diperiksa bersama Sekjen Kemenhub Novie.

Saat itu, KPK mencecar Menteri Budi Karya mengenai mekanisme internal di Kemenhub dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di DJKA, serta didalami soal bentuk pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proyek tersebut.

KPK sudah menetapkan 13 tersangka dalam kasus ini.

Enam di antaranya pemberi suap dan sisanya penerima rasuah.

Sebagian tersangka sudah menerima vonis pengadilan.

Tersangka terakhir yang diumumkan pada Kamis, 13 Juni 2024, adalah Yofi Oktarisza.

Ia adalah PPK Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah, yang kini bernama BTP Kelas 1 Semarang, periode 2017–2021.

Yogi diduga mendapat imbalan dari Dion Renato Sugiarto atas empat paket pekerjaan yang digarap selama 2016–2021.

"Dia menerima fee dari rekanan, termasuk DRS, sebesar 10-20 persen dari nilai paket pekerjaan," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan