Beda Respons PKB, PDIP hingga PKS Tanggapi Jokowi Minta Maaf ke Rakyat Jelang Lengser

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia jelang berakhirnya masa jabatannya pada Oktober 2024.

Permohonan maaf itu disampaikan Jokowi saat acara zikir dan doa bersama menyambut HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2024) kemarin.

Jokowi meminta maaf atas segala kesalahan selama memimpin negara bersama wakil presiden Ma'ruf Amin. 

"Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ucap Jokowi.

Sebagai seorang manusia, Jokowi mengaku tak bisa menyenangkan dan memenuhi harapan semua pihak.

Ia mengatakan, dirinya hanya manusia biasa yang tidak sempurna.

"Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," ungkapnya.

Permintaan maaf itu mendapat sejumlah respons dari elite politik. 

PKB Ingatkan Janji 

PKB mengingatkan janji-janji Jokowi yang belum diselesaikan selama memimpin Indonesia selama hampir 10 tahun. 

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa permintaan maad sebagai pribadi pasti akan dimaklumi. 

Baca juga: Jokowi Panggil Menteri Bahlil Lahadalia ke Istana, Ada Apa?

Namun, menurutnya, masyarakat bakal mencatat apa saja program atau janji yang belum dituntaskannya. 

"(Permintaan maaf) sebagai pribadi akan dimaklumi," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024) dikutip dari Kompas.com. 

"Tapi, sebagai Presiden, masyarakat Indonesia mencatat mana yang belum selesai, mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai janjinya," lanjutnya. 

Jazilul mengatakan, sebagai seorang presiden harusnya menyelesaikan janji-janji yang pernah disampaikan pada publik.