Beda Respons PKB, PDIP hingga PKS Tanggapi Jokowi Minta Maaf ke Rakyat Jelang Lengser

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia jelang berakhirnya masa jabatannya pada Oktober 2024.

Permohonan maaf itu disampaikan Jokowi saat acara zikir dan doa bersama menyambut HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2024) kemarin.

Jokowi meminta maaf atas segala kesalahan selama memimpin negara bersama wakil presiden Ma'ruf Amin. 

"Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ucap Jokowi.

Sebagai seorang manusia, Jokowi mengaku tak bisa menyenangkan dan memenuhi harapan semua pihak.

Ia mengatakan, dirinya hanya manusia biasa yang tidak sempurna.

"Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," ungkapnya.

Permintaan maaf itu mendapat sejumlah respons dari elite politik. 

PKB Ingatkan Janji 

PKB mengingatkan janji-janji Jokowi yang belum diselesaikan selama memimpin Indonesia selama hampir 10 tahun. 

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa permintaan maad sebagai pribadi pasti akan dimaklumi. 

Baca juga: Jokowi Panggil Menteri Bahlil Lahadalia ke Istana, Ada Apa?

Namun, menurutnya, masyarakat bakal mencatat apa saja program atau janji yang belum dituntaskannya. 

"(Permintaan maaf) sebagai pribadi akan dimaklumi," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024) dikutip dari Kompas.com. 

"Tapi, sebagai Presiden, masyarakat Indonesia mencatat mana yang belum selesai, mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai janjinya," lanjutnya. 

Jazilul mengatakan, sebagai seorang presiden harusnya menyelesaikan janji-janji yang pernah disampaikan pada publik. 

"Kepercayaan yang sudah diembannya, terkait dengan mandat sudah sampai mana?” 

"Karena masyarakat berharap pelaksanaan dari janji-janji dan presiden juga digaji," ujar Jazilul. 

Menurutnya, di sisa-sisa terkahir waktu menjabat ini, Jokowi perlu memperbaiki dan menyelesaikan segala pekerjaan rumah yang belum tuntas. 

"Banyak yang harus diperbaiki, termasuk janji pertumbuhan ekonomi juga belum terpenuhi, janji untuk menegakkan demokrasi juga masih dalam tanda kutip, ada yang belum merasakan kepuasan itu,” kata Jazilul.

Meski demikian, Jazilul yakin masyarakat bakal memberikan maaf dan mewajarkan permohonan maaf Jokowi tersebut. 

PDIP: Jangan-jangan Sandiwara? 

Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) sinis saat menanggapi permintaan maaf Jokowi. 

Menurut Ketua DPP DPIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, bisa saja permohonan maaf ini hanya sebuah sandiwara untuk mencari simpati.

"Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," kata Deddy, Jumat. 

Deddy menyarankan Jokowi untuk memperbaiki demokrasi hingga keadilan dan kesejahteraan rakyat di sisa-sisa waktu ini. 

Ia menegaskan, semestinya Jokowi mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat apabila serius untuk minta maaf.

"Gunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan. Jangan omon-omon saja," ujarnya.

Deddy pun menyinggun gusulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Ia meminta Jokowi membatalkan usulan tersebut. 

Termasuk, pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi Undang-undang tentang TNI dan Polri.

"Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," ujarnya Deddy.

PKS Minta Jokowi Evaluasi 

Di sisi lain Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai Jokowi lebih baik menyampaikan catatan kekurangan selama 10 tahun menjabat. 

"Bagusnya Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya," kata Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum terlayani dengan baik selama 10 tahun ini.

Meski demikian, Mardani memuji sikap Jokowi yang meminta maaf kepada rakyat.

"Pemimpin yang baik mudah meminta maaf kepada rakyatnya. Walau tingkat kepuasan rakyat tinggi, tetap ada banyak yang tidak tersentuh dan terlayani," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fersianus/Reza) (Kompas.com)