LP Ma'aruf NU DKI Minta Pemerintah Revisi Pasal Lain yang Cenderung Liar dan Bias dalam PP Kesehatan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tentang Kesehatan menuai kritik yang cukup banyak dari hampir semua kalangan, termasuk dari kalangan nahdiliyin.

Beberapa isu yang dikritik yakni bagaimana pemerintah seolah melegitimasi penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) DKI Jakarta, pun meminta kepada pemerintah untuk merevisi beberapa klausul pasal menurut mereka bias dan liar.

"Tidak hanya pada pasal 103, kami dari LP Ma'arif NU DKI Jakarta juga keberatan dengan klausul pasal di 104 (2) b, tentang memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam 'perilaku seksual yang sehat, aman dan bertanggung jawab'," ujar Sudarto selaku Ketua LP Ma'arif NU DKI Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Menurut Sudarto, klausul ini juga harus dipertegas makna seksual yang sehat itu ditujukan kepada siapa.

"Kalaupun dalih pemerintah seumpama itu semua ditujukan kepada remaja yang sudah menikah, maka klausul pada pasal tersebut harus dipertegas, atau bahkan dihilangkan," kata dia.

Sudarto lalu menyinggung PP Kesehatan yang sudah ada sebelumnya, PP Nomor 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi juga mengatur pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Pasal 11 dan Pasal 12. 

"Namun, tidak ada yang menyebutkan penyediaan pelayanan kontrasepsi terhadap remaja," kata dia.

Mengingat negara ini yang lekat akan nilai-nilai agama yang kuat dan budaya ketimuran yang mengakar sejak lama, Sudarto menyarankan pemerintah harus lebih hati-hati dalam merancang sebuah peraturan.

"Ini agar maksud dan tujuan yang baik, tidak terganjal hanya karena salah merumuskan klausul pasal pada peraturan," kata dia.

Diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuai polemik.

Dalam PP tersebut, mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar.

Aturan itu tertuang dalam pasal 103 yang merinci soal upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah.

"Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi," bunyi Pasal 103 ayat 1.