Kerusakan Lingkungan yang Rugikan Negara Rp 271 T di Kasus Timah Akibat Penegakkan Hukum Tidak Jalan
Pandangan itu Majelis Hakim sampaikan ketika memeriksa lima orang saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata niaga komoditas timah
Penulis:
Fahmi Ramadhan
Editor:
Eko Sutriyanto
Lalu Hakim pun kembali membahas soal UU tentang Lingkungan Hidup.
Menurut dia dalam aturan tersebut diatur secara ketat perihal mekanisme terkait proses penambangan salah satunya mengatur soal Amdal yang harus ditaati oleh setiap perusahaan.
Sebab jika pemerintah daerah seperti Gubernur dan Bupati menindak pelaku kerusakan, maka kejadian seperti kasus yang membelit Harvey Moeis Cs tak akan terjadi.
"Pemerintah punya kekuatan besar terhadap pelaku tambang, dia (bisa) membekukan izinnya kan dan paling keras dicabut izinnya," tegas Hakim di ruang sidang.
Saat itu suasana di ruang sidang tampak hening ketika hakim seakan memberikan ceramah singkatnya.
Sementara itu terkait soal Amdal, Hakim pun coba mendalami kepada para saksi mengenai pelaksanaan hal tersebut
Kali ini saksi Julius Sinaga selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas ESDM Provinsi Babel yang ditunjuk oleh hakim.
"Dari Dinas ada gak yang pernah pelatihan Amdal? Pak Julius?," tanya Hakim ke Julius.
"Pernah Pak," sahut Julius.
"Nah ini, coba kasih Pak Julius lah (Microphone). Kalau sudah ada Amdalnya kan diatur disitu, alat kontrolnya, kenapa kok gabisa? Kan disitu sudah diatur jelas cara memantau lingkungan, ada kerangka acuan disitu, cara mengelola lingkungan. Kenapa gak bisa jalan? Masalahnya apa?," cecar Hakim.
"Baik saya jelaskan jadi Amdal tersebut Yang Mulia adalah guiden petunjuk yg dilakukan oleh pihak perusahaan, jadi selangkah apapun pihak perusahaan melakukan kegiatan apapun itu ada dokumen amdalnya," ucap Julius.
Meski sedikit puas dengan jawaban Julius, saat itu Hakim mengaku masih heran kenapa penegakkan hukum di wilayah itu tidak berjalan.
Padahal lanjut dia sudah ada Amdal yang berperan sebagai petunjuk para pelaku tambang agar tak merusak lingkungan saat melakukan aktivitasnya.
Terlebih Amdal dibuat dengan melibatkan sejumlah ahli mulai dari biologi, fisika, kimia hingga ahli sosial yang mempertimbangkan dampak sosial akibat kegiatan pertambangan.
"ini berkumpul semua, dan orang gak sembarangan buat itu ada sertifikatnya semua. Makannya heran saya kenapa bisa terjadi kerusakan lingkungan, pasti ada masalah itu kan. Apa masalahnya?," ucap hakim mempertanyakan.
Prabowo Tegaskan Komitmen Multilateralisme, Tolak Perang dan Standar Ganda di Forum BRICS |
![]() |
---|
Mahkamah Agung Juga Tolak Kasasi Crazy Rich PIK Helena Lim Terkait Kasus Korupsi Timah |
![]() |
---|
MA Tolak Kasasi Harvey Moeis, Suami Artis Sandra Dewi Tetap Divonis 20 Tahun di Kasus Timah |
![]() |
---|
Legislator Gerindra sebut KUHAP Baru Harus Pastikan Penegakan Hukum yang Adil |
![]() |
---|
Kejaksaan: Media Digital Buka Akses Publik untuk Awasi Proses Hukum |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.