Satu Dekade Pemerintahan Jokowi: Adopsi Cloud Computing untuk Kemajuan Teknologi Digital Indonesia

Keputusan Garuda Indonesia untuk menggunakan teknologi cloud computing dari Alibaba Cloud membawa perusahaan mengalami peningkatan dalam efisiensi biaya sebesar 60 persen berkat situs korporat, aplikasi mobile serta layanan tiket dan pemesanan Garuda Indonesia yang jauh lebih cepat.  Selain itu, Garuda Indonesia juga dapat menjalankan metode remote working pada lebih banyak pegawai. 

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi perusahaan yang mengadopsi teknologi cloud computing di industri perbankan. Diketahui, sejumlah bank BUMN yang tergabung dalam Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BNI melakukan kerja sama mengembangkan teknologi cloud computing untuk menghadapi transformasi digital di industri 4.0 dan meningkatkan customer experience. 

Ketua Task Force Cloud Himbara sekaligus Direktur IT PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Andi Nirwoto mengatakan, optimalisasi cloud computing dilakukan agar BTN dapat beradaptasi dengan dinamika bisnis, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. 

Kementerian dan Lembaga pun tak ketinggalan dalam mengadopsi teknologi ini. Salah satunya adalah Kemenkes, yang telah memanfaatkan teknologi cloud computing untuk aplikasi Peduli Lindungi sebagai super app penanggulangan Covid-19 yang penggunanya mencapai 100 juta orang di masa pandemi. 

Melalui pemanfaatan teknologi cloud computing, industri kesehatan memiliki kemampuan untuk dapat memproses data yang masif dengan infrastruktur yang elastis serta memberikan keamanan dan efisiensi operasional yang lebih tinggi. 

Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, komitmen besar pemerintah Indonesia dalam transformasi digital juga ditunjukkan dengan adanya INA DIGITAL sebagai GovTech Indonesia.

“Saat ini kita sudah memiliki INA DIGITAL yang terdiri dari talenta digital terbaik Indonesia untuk membantu mewujudkan keterpaduan layanan digital,” ujar Anas.

Ia pun menekankan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak sangat diperlukan di era transformasi digital, terutama dalam meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan digital yang efektif. 

Pemerintahan digital menjadi salah satu pilar dalam mendukung transformasi digital nasional serta strategi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan inklusif, sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Diharapkan semua elemen bangsa dapat berkontribusi dalam pengembangan pemerintah digital, mengedepankan kolaborasi dan inovasi untuk menghadapi tantangan global,” kata Anas.

Komitmen Presiden Joko Widodo Kembangkan SPBE

Peningkatan signifikan pada peringkat Indonesia UN E-Government Survey dari tahun ke tahun turut dipengaruhi oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang dicanangkan Presiden Jokowi. 

Sejak penerapan kebijakan SPBE, peringkat Indonesia naik signifikan sebanyak 43 peringkat, dari yang semula di peringkat 107 pada 2018 menjadi peringkat 64 di 2024.

Pada UN E-Government Survey terbaru, yaitu tahun 2024 yang mengangkat tema “Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development”, Indonesia berhasil mencetak skor 0.7991, yang menempatkan Indonesia untuk pertama kalinya dalam kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI). 

Survei ini menilai kinerja negara berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu Indeks Pelayanan Online atau Online Service Index (OSI), Infrastruktur Telekomunikasi atau Telecommunication Infrastructure Index (TII), dan Sumber Daya Manusia atau Human Capital Index (HCI).