Catatan Akhir Tahun Bamsoet: Program Prioritas 2025 Hendaknya Berpijak pada Aspirasi Masyarakat 

Dengan  kondisi keuangan negara yang terkesan begitu terbatas, memrioritaskan dan mengedepankan upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat jauh lebih strategis demi terjaganya stabilitas nasional dan ketertiban umum.

Karena itu, sangat penting bagi pemerintah, khususnya para menteri, untuk menyimak dan memaknai data maupun indikator ekonomi yang telah bertebaran di ruang publik.

Di penghujung tahun ini, terus bermunculan ragam data yang mengonfirmasi fakta bahwa perekonomian dalam negeri sedang tidak baik-baik saja.

Terbaru, data resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan bahwa untuk sepanjang 2024 ini saja, sekitar 80.000 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, sekitar 60 perusahaan juga berpotensi melakukan PHK. Data Kemenaker itu menjadi pembenaran informasi tentang gelombang PHK yang berkelanjutan. Langkah PHK paling banyak terjadi di sektor industri manufaktur, sektor pengolahan, sektor jasa-jasa, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Memperkuat data Kemenaker itu, sangat relevan juga untuk menyimak data dan kecenderungan tentang perkembangan beberapa entitas bisnis.

Misalnya, Pizza Hut telah menutup puluhan gerai. Jika pada September 2023 Pizza Hut masih mengoperasikan 615 gerai, pada kuartal III 2024, tersisa 595 gerai yang beroperasi.

KFC, restoran waralaba lainnya yang dikelola PT Fast Food Indonesia, juga telah menutup puluhan gerai. Per Desember 2023, jumlah gerai masih 762. Namun, per 30 september 2024, sisa 715 gerai yang masih beroperasi.

Jaringan Alfamart juga sudah menutup 400  toko di sepanjang 2024 karena lonjakan harga sewa toko dan menurunnya daya beli masyarakat. Sedangkan Matahari departmen store berancang-ancang untuk menutup 13 gerai. Kecenderungan ini berkonsekuensi pada bertambahnya pengangguran.

Juga ditegaskan bahwa penyebab PHK berkelanjutan adalah menurunnya daya beli masyarakat, terus melemahnya kinerja industri manufaktur dan banjir produk impor di pasar dalam negeri.

Tentang melemahnya daya beli, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa konsumsi rumah tangga per kuartal III-2024 tumbuh 4,91 persen. Angka ini mencerminkan penurunan konsumsi rumah tangga, jika dibandingkan dengan kuartal III-2023 yang tumbuh 5,06 persen, maupun kuartal II-2024 yang tumbuh 4,93 persen.

Dalam situasi yang serba tidak mengenakan itu, apa yang paling diharapkan dari pemerintah telah disuarakan dengan lantang oleh para pekerja PT Sri Isman Rejeki (Sritex).

Ribuan pekerja Sritex, pada Jumat (27/12), mengikuti kegiatan doa bersama yang digelar di lapangan serba guna kompleks Sritex, Sukoharjo. Kegiatan doa oleh pekerja itu mengusung tajuk "Keselamatan, Kebangkitan dan Kejayaan Sritex". Mengenakan pakaian serba putih, ribuan pekerja itu juga membentangkan spanduk bertuliskan "Selamatkan Kami Pak Prabowo" dan "Terimakasih Presidenku Pak Prabowo".

Ribuan pekerja Sritex itu juga mempersiapkan agenda berikutnya, yakni menggelar aksi di Jakarta untuk memperjuangkan kelangsungan operasional perusahaan dan nasib pekerja. Aksi yang direncanakan melibatkan 10 ribu buruh itu akan berlangsung di beberapa lokasi strategis, termasuk Mahkamah Agung (MA), Kantor Presiden, dan sejumlah kementerian terkait.

Juga pada Jumat (27/12) di Jakarta, mahasiswa menggelar demo menyuarakan aspirasi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Demonstrasi di sekitar Patung Arjuna Wijaya di kawasan Gambir itu diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Baca juga: Kunjungi Bengkel GM Power Bali, Bamsoet Dukung Pengembangan Industri Restorasi Mobil Jeep Klasik