Sambut 2025, Pimpinan DPR Cucun A Syamsurijal Sebut Pembangunan Kesejahteraan Kunci Kemajuan Bangsa

“Program Makan Siang Gratis yang menjadi primadona untuk rakyat harus dapat dipastikan berjalan lancar, sesuai sasaran, dan progresnya bagi peningkatan gizi masyarakat terukur secara objektif sehingga dapat dievaluasi,” kata Cucun.

“Jangan sampai program yang bagus ini gagal menghasilkan kebaikan karena manajemen yang buruk,” imbuhnya.

Baca juga: Komisi VIII DPR dan Menag Sepakat Bentuk Panja Bahas BPIH 2025

Adapun tantangan yang mendesak sekaligus penting menurut Cucun adalah perbaikan pendidikan, terutama di tiga hal yakni distribusi keadilan akses, infrastruktur yang memadai, dan peningkatan mutu supaya pendidikan memiliki hubungan yang kausatif terhadap kesejahteraan. 

“Berapa jumlah warga Indonesia yang sudah bertahun-tahun duduk di sekolah, dengan segala aturan dan pengorbanan, tapi ujung-ujungnya tidak mampu memperbaiki kesejahteraan?” tukas Cucun.

Terlepas dari itu, Cucun optimistis dengan upaya Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat sebagai agenda super prioritas di pemerintahannya. Mulai dari urusan pangan, kesehatan, pekerjaan, dan pemerataan akses pendidikan. 

“Ini langkah yang tepat sebelum berbicara agenda pembangunan lain, seperti hilirisasi, investasi, IKN, dan seterusnya,” ucap Cucun.

Cucun menambahkan, prioritas pembangunan Presiden Prabowo juga ternyata mendapatkan penguatan dari pengalaman sejumlah negara. Negara-negara ASEAN dengan IPM sangat tinggi seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura menunjukkan bahwa kombinasi strategi pembangunan yang tepat, investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. 

“Dampak-dampak ini tidak hanya meningkatkan derajat perkembangan manusia individu tapi juga mempromosikan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik,” katanya.

Negara-negara tersebut, menurut Cucun, fokus pada perbaikan gizi, nutrisi, kesehatan, dan kesejahteraan ibu hamil agar dapat melahirkan bayi yang sehat dan cerdas. Setelah bayi-bayi mereka memasuki usia sekolah, pemerintah bekerja keras untuk menyiapkan sekolah yang dapat menumbuh-kembangkan berbagai potensi anak-anak itu. 

“Semaksimal mungkin pemerintah bekerja agar setiap warga negara mendapatkan akses pada pendidikan yang bermutu. Setelah mereka lulus, pemerintah bekerja keras untuk menyiapkan peluang kemajuan dan lapangan pekerjaan agar mereka mendapatkan kesempatan untuk beraktualisasi diri dan membangun kesejahteraan,” urai Cucun.

“Tanpa tata kelola yang kuat, maka sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah negara tidak bisa menjadi modal pembangunan. Bahkan, naudzubillah, dapat menjadi beban dan ancaman pembangunan,” lanjutnya.

Cucun menyatakan, untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan, dibutuhkan orkestrasi dan penataan yang dinamis. Hal ini supaya power eksekusi dan pelipat-gandaan nilai yang dihasilkan dari program-program lembaga dan kementerian yang bersentuhan kesejahteraan rakyat semakin besar. 

“Setiap tahun, negara menganggarkan tidak kurang dari 20 persen dari APBN untuk pendidikan, 5 persen dari APBN untuk kesehatan, dan 10 persen dari APBN untuk Program Perlindungan Sosial, namun peningkatan kesejahteraan rakyat berjalan lambat,” jelas Cucun.

Baca juga: Komisi VIII DPR dan Menag Sepakat Bentuk Panja Bahas BPIH 2025

“Maka dari itu, diperlukan orkestrasi dan penataan untuk menghalau dampak ego sektoral dan tabrakan kepentingan yang kerap menghambat derap pembangunan di lapangan,” imbuhnya.

Harapan besar pun tertuju pada kebersamaan seluruh komponen bangsa, baik Pemerintah, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia, untuk bersatu dalam semangat gotong royong demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.