Tidak Ada Susu di Menu Makan Bergizi Gratis di SD Angkasa Halim, Menkop Bilang Masih Uji Coba

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi menyampaikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam tahap uji coba. Karena itu, tidak jadi masalah, jika belum ada susu di menu MBG.

Budi Arie melakukan monitoring pelaksanaan pendistribusian MBG di SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Namun, tidak ada susu dalam menu ujicoba ini. Yang disajikan dalam menu makan bergizi gratis, kata Budi Arie adalah nasi dengan ayam teriyaki, sayur buncis, wortel dan pisang.

Menurut Budi Arie, tidak adanya susu lantaran program MBG masih uji coba.

"Ini kan' baru uji coba, tidak usah terlalu berkecil hati, nanti susunya diurus," ujar Budi Arie di Kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Budi Arie menerangkan, wilayah sentra produksi susu seperti Jawa Timur sudah menyediakan susu sapi sebagai menu utama MBG. Dia memaparkan, koperasi susu mampu memproduksi 1,3 juta liter per hari.

Dia memastikan, di beberapa wilayah telah menyediakan susu sapi. Sedangkan di Jakarta, agak kesulitan mendapat suplai susu sapi.

"Koperasi susu sapi kita yang kuat itu di Jawa Timur. Di Malang sudah ada. Kalau di Jakarta susah," ucap Budi Arie.

Hari ini ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang siap beroperasi.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai."

"Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui, ” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat.