Presiden Prabowo Ajak Jepang Ikut Program Hilirisasi Sumber Daya Alam RI, PM Ishiba Nyatakan Siap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto mengajak Perdana Menteri (PM) Jepang, Shigeru Ishiba ikut program hilirisasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menerima kunjungan bilateral PM Jepang, Shigeru Ishiba di Istana Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (11/1/2025). 

"Dalam program hilirisasi kami, kami sangat terbuka untuk industri Jepang ikut dalam program hilirisasi kami di semua bidang sumber daya alam kita," ujar Prabowo.

Baca juga: Presiden Prabowo di Hadapan PM Jepang: Kami Ingin Hilangkan Kelaparan Rakyat Indonesia

Prabowo menuturkan pihaknya juga berterima kasih kepada Jepang yang terlibat aktif dalam perekonomian Indonwsia selama ini. Termasuk, penanganan pendidikan hingga sumber daya manusia.

"Kami sangat berterima kasih kepada Jepang selama ini aktif di ekonomi kita dan sangat besar membantu kita di bidang pendidikan, di bidang pembangunan sumber daya manusia, dan kami ingin hal ini bisa diteruskan," jelasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Jepang, Shigeru Ishiba mengatakan pihaknya ingin terus bekerja sama dengan Indonesia. Dia menyatakan Jepang siap untuk kerja sama di bidang hilirisasi. 

"Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Presiden antara lain swasembada pangan dan energi sumber daya alam dan hilirisasi dan industrialisasi dan makan bergizi untuk masyarakat dan bidang keamanan," jelasnya.

Baca juga: PM Shigeru Ishiba Mau Pindah ke Kediaman PM Jepang? Gak Takut Hantu?

Di sisi lain, PM Ishiba menuturkan Indonesia dan Jepang memiliki banyak kesamaan. Yakni, keduanya merupakan negara maritim dan perdagangan.

"Saya merasa Jepang dan Indonesia punya banyak kesamaan. Kita sama-sama negara kepulauan dan negara maritim dan juga negara perdagangan. Kami juga berada di tengah negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Maka kita perlu memperhatikan atas keseimbangan dalam kebijakan diplomasi," pungkasnya.