Titiek Soeharto, Prabowo, dan Polemik Pagar Laut di Tangerang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto benar-benar 'sibuk' akhir-akhir ini menyikapi soal polemik pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Kemarin, Kamis (23/1/2025), putri almarhum Presiden ke-2 RI Soeharto ini, memimpin rapat di Komisi IV DPR.

Rapat menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono beserta jajarannya.

Rapat khusus membahas soal polemik pagar laut.

Turun Langsung ke Lokasi

Sehari sebelumnya, Rabu (22/1/2025), Titiek Soeharto turun langsung ke pesisir laut Tangerang melihat dari dekat pagar laut yang menghebohkan itu.

Dia memimpin rombongan Anggota DPR meninjau pagar laut misterius sepanjang 30,6 kilometer di perairan Tangerang itu.

Titiek Soeharto tak yakin pembuat pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang adalah nelayan.

Sebab anggaran pembuatan pagar misterius tersebut diperkirakan memasuki angka miliaran.

"Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya. Ini kan sangat mengada-ada. Kalau orang Jawa bilang ngono yo ngono neng yo ojo ngono. Kalau anak-anak bilang enggak gitu-gitu amat kali," kata Titiek di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Minta Usut Dalangnya

Titiek Soeharto termasuk yang 'keras' mengkritik soal keberadan pagar laut di Tangerang.

Anggota DPR dari Partai Gerindra ini mengatakan sejatinya dalang atau otak dari pembangunan pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di Tangerang bisa  segera diusut dan diungkap secara transparan.

"Kalau mencari tahu siapa di belakang ini? Saya sih mau secepat-cepatnya, tadi saya juga minta secepat-cepatnya," kata Titiek usai menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (23/1/2025) kemarin.

Hanya saja, Titiek mengaku tugas terhadap pengungkapan itu tidak bisa diselesaikan satu kementerian saja.

Karenanya, dia menilai wajar jika memang perlu diberikan tenggat waktu yang cukup agar pemerintah bisa mengungkap secara detail siapa sosok di balik pembangunan pagar laut tersebut.

"Tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain jadi kita beri waktu lah pak Menteri mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa terungkap siapa yang ada di balik semua ini," ujar dia.

Titiek menegaskan sejatinya tidak ada yang perlu ditakuti pemerintah termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menangani perkara ini.

Termasuk terhadap ancaman dari Oligarki atau pemilik modal.

"Semua kementerian tidak perlu takut melawan Oligarki, karena kita DPR sebagai wakil rakyat kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat juga, jadi saya rasa tak perlu," kata Titiek, yang juga mantan istri Prabowo Subianto ini.

Perintah Prabowo Subianto

Pada Senin 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan di Istana Merdeka, Jakarta.

Pemanggilan menteri KKP guna membahas permasalahan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Provinsi Banten.

Usai menemui Prabowo, Sakti menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan agar permasalahan ini diusut secara tuntas.

“Tadi arahan Bapak Presiden, satu selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara,” tambahnya.

Hal senada dikemukakan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. 

Kata dia, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memerintahkan tidak hanya menyegel pagar laut yang belakangan viral di media sosial.

Prabowo juga memerintahkan pagar laut itu dicabut dan diusut siapa pelakunya.

Menurutnya, perintah tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran.

"Sudah, beliau sudah setuju pagar laut (disegel). Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Targetkan Seminggu Ini Terungkap

Dalam rapat di DPR kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui pemerintah  belum mengetahui pemilik atau pemasang pagar laut. 

"Jadi sampai dengan hari ini masih dalam proses penyelidikan," kata Trenggono. 

Trenggono menyatakan, meskipun masyarakat menuntut pengusutan cepat terhadap pemilik pagar laut, tetapi prosesnya tidak mudah. 

Dia menargetkan pengungkapan pemilik pagar laut di Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu seminggu. 

"Kalau bisa seminggu ke depan selesai, kita akan segera selesaikan. Pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya," katanya. 

Trenggono menegaskan meski proses pengungkapan tidak mudah.

Pihaknya berkomitmen untuk bekerja maksimal agar masyarakat dapat segera mendapatkan kejelasan.

"Kita buktikan saja. Saya bekerja untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Kita akan secepat mungkin mengungkap ini sesuai dengan kewenangan kita," kata Trenggono.  

Sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya laut, KKP memiliki kewenangan memeriksa izin dan pemanfaatan ruang laut.

Termasuk memastikan pendirian pagar laut sesuai peraturan perundang-undangan.  

Penulis: Rizki/Hasan/Chaerul