VIDEO Istana Buka Suara Soal Anggaran Pembangunan IKN: Jika Diblokir, Bukan Berarti Tidak Ada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, membantah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang menyebut anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah tidak ada.

Menurutnya, anggaran IKN yang saat ini diblokir bukan berarti anggarannya tidak tersedia.

Hasan Nasbi menjelaskan anggaran yang diblokir tersebut belum dibuka untuk pembangunan IKN.

Ia juga menjelaskan anggaran untuk pembangunan IKN ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan di Otorita IKN.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan? Anggarannya belum dibuka."

"Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di OIKN," ujar Hasan Nasbi di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Hasan Nasbi menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan IKN tidak berubah.

Ia menyatakan pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan dalam lima tahun ke depan.

Hasan Nasbi mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp48 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam lima tahun ke depan.

Ia menjelaskan dana tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas penting, yakni gedung legislatif, yudikatif, hingga pusat pemerintahan.

“Kalau tidak salah, Rp 48 triliun adalah komitmen untuk lima tahun ke depan."

"Target pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan gedung legislatif."

"Sisanya nanti akan didorong oleh sektor swasta untuk pembangunannya,” jelasnya.

Anggaran Kementerian PU untuk IKN Telah Diblokir

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan realisasi anggaran untuk pembangunan IKN pada tahun 2025 diblokir.