VIDEO Momen Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Pimpin Upacara Operasi Gaktib dan Yustisi

Kedua, ia menekankan agar prajurit memegang teguh sumpah prajurit, sapta marga, dan 8 wajib TNI dalam melaksanakan tugas operasi tersebut agar mereka mampu menjalankan tugas secara profesional.

Ketiga, agar mereka selalu waspada dan sigap dalam menghadapi perkembangan situasi yang tidak terduga.

Keempat, agar mereka membina soliditas dan kekompakan bersama seluruh komponen bangsa dengan tidak menunjukkan perilaku yang arogan dan selalu menjaga kepercayaan rakyat.

Kelima, kreatif dan inovatif saat berada di lapangan agar tugas tersebut dapat terlaksana secara optimal.

"Tingkatkan pengawasan dan pengendalian agar operasi ini dapat berjalan sesuai harapan," tegas Agus.

Tim Intelijen Militer Dikerahkan

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan upacara gelar operasi diikuti oleh 1.818 personel, didukung dengan 56 unit kendaraan.

Pasukan yang terlibat merupakan gabungan dari TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, Propam Polri, serta Korlantas Polri.

Yusri juga mengungkapkan berdasarkan evaluasi dari tahun 2023 hingga 2024, angka pelanggaran yang dilakukan personel TNI mengalami penurunan.

Pada 2023, tercatat 618 kasus pelanggaran, sementara pada 2024 turun menjadi sekitar 416 kasus.

Operasi Gaktib dan Yustisi 2025 akan berlangsung sepanjang tahun secara masif, baik terpadu maupun mandiri.

Operasi terpadu akan melibatkan gabungan antara TNI dengan Kepolisian, Bea Cukai, Imigrasi, atau Kejaksaan. 

"Kemudian terkait memang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang kemarin, mungkin rekan-rekan bisa melihat. Memang terjadi pelanggaran, tapi semuanya sudah kita tindaklanjuti. Dari Pom Angkatan, Pomad, Pomal, maupun Pomau," ungkapnya.

"Jadi para tersangka sudah ditahan, kemudian sudah dilakukan penyidikan. Kemudian berkas juga sudah kita limpahkan kepada Otmil maupun Dilmil untuk proses persidangan di peradilan militer," ujarnya.

Selain itu, dalam operasi kali ini, tim intelijen militer akan diterjunkan ke lapangan untuk mengumpulkan data terkait potensi pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.