Efisiensi Anggaran Pemerintah
'Derita' PNS Kementerian Buntut Efisiensi Anggaran: Beli Galon Patungan hingga Lampu WC Redup
Efisiensi anggaran negara yang diperintahkan Presiden Prabowo berdampak kepada fasilitas dasar penunjang pekerjaan PNS.
Editor:
Hasanudin Aco
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2025.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Total pemangkasan anggaran belanja K/L pada 2025 mencapai Rp 256,1 triliun.
Pemangkasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun.
Adapun efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh K/L.
Prabowo Akui untuk Program Makan Siang Gratis
Presiden Prabowo Subianto mengakui pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prabowo mengatakan hal itu dalam pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
“Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo.
Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap.
Tahap pertama, diproyeksikan total pengumpulan dana yang dihasilkan dari penghematan anggaran mencapai Rp 608 triliun.
Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun.
Namun, Prabowo mengungkapkan, dari penghematan tersebut akan dikembalikan ke kementerian/lembaga sebesar Rp 58 triliun sehingga total penghematan menjadi Rp 250 triliun.
Selain itu, Kepala Negara mengatakan, dividen dari BUMN juga mencapai Rp 300 triliun, di mana Rp 100 triliun di antaranya dikembalikan untuk modal kerja, sehingga dana yang tersedia diperkirakan mencapai Rp 750 triliun.
"Yang lagi ramai penghematan. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 Triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun, deviden BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan, jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo.
Dari situlah, Prabowo menyebut bahwa Rp 24 triliun digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.