Efisiensi Anggaran Pemerintah
DPR Dukung Pemerintah Jika Mau Terapkan Efisien Anggaran Lagi di 2026
Puan Maharani mengungkapkan pihaknya bakal mendukung pemerintah jika akan kembali menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, pihaknya bakal mendukung pemerintah jika akan kembali menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.
Hal itu disampaikan Puan Maharani kepada wartawan, usai bertemu Perdana Menteri (PM) China, Li Qiang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).
"Efisiensi anggaran selama itu memang baik untuk rakyat, DPR RI tentu saja akan mendukung, karena ini kita lihat dulu dari postur yang terbaru bagaimana, yang pasti sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ucap Puan Maharani.
Namun, Puan Maharani menyebut DPR RI akan terlebih dahulu melihat postur anggaran pada 2026.
Rencananya, DPR bersama pemerintah akan membahas RAPBN 2026 pada sidang mendatang.
"Akan dibahas pada masa sidang yang akan datang apa saja program dari pemerintah kemudian akan dibahas oleh komisi-komisi yang ada di DPR kita lihat bagaimana apa yang terbaik bagi rakyat, bagaimana kemudian pengelolaannya oleh pemerintah sesuai dengan akuntabilitas yang ada," pungkas dia.
Baca juga: 5.000 Karyawan Hotel dan Restoran di Yogyakarta Dirumahkan Gara-gara Efisiensi Anggaran Pemerintah
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, efisiensi anggaran kementerian tetap akan dilanjutkan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 atau di tahun depan.
"Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya tegas iya dilakukan," kata Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Bendahara negara bilang, strategi efisiensi anggaran tetap mengacu pada asta cita dan delapan perioritas program presiden RI Prabowo Subianto.
"Kami optimalkan berdasarkan program-program yang didevelop oleh Kementerian Lembaga tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden," jelasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.