Aksi Indonesia Gelap
Pemerintahan Prabowo Didemo Mahasiswa Lewat Aksi 'Indonesia Gelap', Berikut 13 Tuntutan Mereka
Kelompok mahasiswa menyoroti kegagalan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
Penulis:
Mario Christian Sumampow
Editor:
Acos Abdul Qodir
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Aksi yang dimulai sejak pukul 16.00 WIB ini dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan 100 hari.
Kelompok mahasiswa menyoroti kegagalan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
Mengusung tema "Indonesia Gelap," aksi ini menjadi simbol ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi saat ini.
"Kami menyerukan Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangkapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini," ujar Satria dalam konferensi pers di Patung Kuda.
Baca juga: Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya?
Ia juga menegaskan, jika tuntutan mahasiswa tidak ditanggapi, aksi serupa akan digelar secara nasional.
"Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia," tegasnya.
Aksi ini baru benar-benar berakhir pada malam hari. Sekitar pukul 20.20 WIB para massa aksi mulai berangsur-angsur membubarkan diri.
Para demonstran menyampaikan 13 poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagai berikut:
Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
1. Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati.
3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik.
4. Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.
5. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.
Baca juga: Menaker Setuju Driver Ojol Dapat THR: Saya Tak Bisa Bayangkan Anak Tanya THR ke Bapaknya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.