Aksi Demo Mahasiswa Dinilai Hal Wajar, Namun Sebaiknya Lebih Jeli Memahami Informasi soal Kebijakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai aksi demo mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Hal ini menyusul aksi bertajuk "Indonesia Gelap" yang menolak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Baca juga: Demonstrasi Indonesia Gelap, Pimpinan DPR: Zaman Kami Kuliah Juga Begitu

"Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi," ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

Prasetyo mengatakan meski menyampaikan pendapat adalah hal yang wajar, sebaiknya masyarakat lebih jeli dalam memahami informasi simpang siur soal kebijakan ini, di mana Menteri Keuangan RI Sri Mulyani sudah menjelaskan bahwa efisiensi tidak berdampak pada hal-hal yang selama ini diberitakan, seperti beasiswa, biaya UKT, dan pemecatan tenaga honorer.

"Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan, KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan," ujarnya.

Ia pun kembali menjelaskan apa yang sudah disampaikan pemerintah selama ini, yaitu semangat efisiensi ini bukanlah untuk mengganggu pelayanan kepada masyarakat tetapi memangkas pengeluaran negara yang selama ini kurang produktif, seperti seminar atau FGD.

"Semangat efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat tapi untuk memangkas hal-hal yang kurang produktif, seperti acara seremonial, seminar, atau FGD yang sudah terlalu banyak. Sekarang rakyat butuh aksi nyata," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Makan Siang Bersama Menteri saat Mahasiswa Demo Indonesia Gelap

Efisiensi Anggaran Tak Berdampak pada Pendidikan

Sebelumnya, Sri Mulyani menegaskan kriteria efisiensi kementerian/lembaga yang dilakukan menyangkut aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya.

Sehingga sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi, tidak akan terdampak pada item belanja tersebut.

"Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.

Menkeu menyampaikan jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa.

Anggaran yang telah disiapkan untuk beasiswa tersebut sebesar Rp 14,69 triliun.

"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," ujar Menkeu.

Prabowo, dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 14 Februari 2025, juga menyampaikan hal serupa.

Prabowo menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahannya tidak akan mengganggu kegiatan operasional sehari-hari.