Sabtu, 16 Agustus 2025

Aksi Indonesia Gelap

Mahfud MD Tanggapi Demo Mahasiswa 'Indonesia Gelap': Tidak Seluruhnya Gelap, Ada Juga yang Terang

Mahfud MD mencontohkan program makanan bergizi gratis sebagai kebijakan yang baik dan tidak perlu diperdebatkan. 

Editor: Hasanudin Aco
Tribunnews.com/Gita Irawan
INDONESIA GELAP - Mantan Menko Polhukam RI Mahfud MD saat ditemui di kantor MMD Initiative Jakarta Pusat pada Kamis (26/12/2024). Mahfud menanggapi demo mahasiswa yang usung slogan Indonesia Gelap. 

 

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA -  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menanggapi polemik soal kondisi Indonesia saat ini yang dirangkum dalam tagar Indonesia Gelap

Mahfud MD yang juga mantan calon wakil presiden di Pilpres 2024 ini mengatakan tidak semua aspek di Indonesia dalam keadaan buruk.

Meskipun, kata dia, ada juga kebijakan yang tetap perlu dikritisi.

“Tidak seluruhnya gelap. Banyak juga yang terang dan yang terang itu tidak perlu dihambur-hamburkan atau diproteskan,” ujar Mahfud MD ketika ditanya pers di UGM, Yogyakarta, Kamis (20/2/2025).

Mahfud MD mencontohkan program makanan bergizi gratis sebagai kebijakan yang baik dan tidak perlu diperdebatkan. 

Kata dia  program tersebut merupakan langkah positif dari pemerintah.

Di sisi lain, Mahfud juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan negara. 

Ia mengingatkan bahwa sejak era Orde Baru, masyarakat sudah mengeluhkan ketidakefisienan birokrasi dan kebijakan.

Oleh karena itu jika saat ini pemerintah mendorong efisiensi, hal itu harus dihormati.

“Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien. Dulu, inefisiensinya menurut Pak Sumitro itu 30 persen. Mungkin sekarang, temuan itu dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Kita hormati itu,” jelasnya.

Mahfud menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan secara selektif dan tidak asal memangkas anggaran di semua sektor. 

Menurutnya, efisiensi harus diterapkan pada pengeluaran yang tidak berdampak signifikan, seperti proyek yang tidak jelas manfaatnya dan gaya hidup mewah pejabat yang menggunakan anggaran negara.

“Kalau lalu bidang ini 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen, dipotong-potong begitu kan kurang tepat,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran mahasiswa soal pemangkasan anggaran pendidikan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Mahfud menilai hal itu telah dijelaskan oleh pemerintah. 

Halaman
123
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan