Pengamat Ingatkan Prinsip Good Corporate Governance Harus Jadi Dasar Operasional Danantara

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

Pembentukan badan ini diyakini menjadi langkah strategis dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan aset negara agar lebih produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Ia berharap badan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Atas hal itu, pengamat politik, keamanan, dan administrasi negara Dr John N Palinggi SE MM MBA, mengingatkan agar proses pengelolaan Danantara dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, niat baik Presiden Prabowo dalam menyehatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus didukung oleh tata kelola yang baik dan kepemimpinan yang jujur.

Pentingnya Good Corporate Governance

Dr. John N. Palinggi menekankan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) harus menjadi dasar dalam operasional Danantara. 

Ia menyebutkan, negara-negara maju seperti Selandia Baru dan Norwegia berhasil mengelola investasi mereka karena menerapkan transparansi dan integritas dalam bisnis.

“Yang utama dalam bisnis adalah kejujuran. Jika pemimpin Danantara memiliki karakter yang jujur dan menjalankan prinsip tata kelola yang baik, maka badan ini dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan Presiden,” ujar Dr John, dikutip Kamis (27/2/2025).

Ia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan aset negara yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi. Dengan adanya Danantara, seluruh aset tersebut akan dikonsolidasikan dan dikelola secara terpusat untuk meningkatkan efektivitas serta mencegah kebocoran keuangan.

Waspada Terhadap Potensi Penyimpangan

Dr John mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencederai tujuan mulia pembentukan Danantara. Ia mengkhawatirkan adanya praktik manipulasi data keuangan serta penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara.

“Presiden memiliki niat yang sangat baik untuk menyehatkan BUMN, tetapi perlu diwaspadai agar tidak ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengkritisi kebijakan beberapa BUMN di masa lalu yang kerap meminta penyertaan modal negara tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Ia berharap Danantara dapat menjadi institusi yang lebih profesional, efisien, dan bebas dari intervensi politik.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Pembentukan Danantara disebut-sebut ingin meniru model investasi seperti Temasek di Singapura.

Namun, Dr John menilai bahwa pencapaian tersebut memerlukan proses yang panjang dan fondasi yang kuat dalam pengelolaan investasi.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait kondisi keuangan BUMN yang tergabung dalam Danantara. Menurutnya, sebelum penggabungan, perlu dilakukan audit menyeluruh agar tidak ada masalah keuangan yang tersembunyi.

“Jangan sampai penggabungan ini justru menutupi masalah keuangan yang selama ini terjadi di BUMN. Transparansi adalah kunci utama,” tegasnya.

Meskipun terdapat tantangan, Dr. John tetap optimis bahwa dengan kepemimpinan yang baik serta pengawasan yang ketat, Danantara dapat menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia juga menekankan peran media dan masyarakat dalam mengawal proses ini agar tetap sesuai dengan kepentingan nasional. (*/)