Pemerintah Luncurkan Program Koperasi Desa Merah Putih, Dekopin Siap Berikan Pendampingan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program "Koperasi Desa Merah Putih." 

Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang dapat menampung hasil pertanian dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Wakil Ketua Umum Komunikasi Publik dan Sosialisasi Dekopin, Teguh Eko Prastyono, mengatakan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih selaras dengan visi dan misi Dekopin yang berfokus pada pemberdayaan koperasi di Indonesia. 

"DEKOPIN memiliki tiga fungsi utama yaitu memfasilitasi, mengadvokasi, dan mengedukasi gerakan perkoperasian di Indonesia," ujar Teguh yang akrab disapa Gus TEP, di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Dekopin, lanjut Teguh, akan terbuka untuk terlibat dalam program ini, baik dalam hal menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa, maupun memberikan pelatihan yang dibutuhkan.

"Kami memiliki pengurus di setiap kabupaten/kota, bahkan sampai ke tingkat desa," ujarnya.

Harapan Dekopin adalah program ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa, khususnya para anggota koperasi yang akan terlibat langsung dalam program ini.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih di sekitar 70 ribu desa di Indonesia. 

Tujuan utama dari koperasi ini adalah untuk menampung hasil pertanian, serta memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan hasil pertanian secara terstruktur.

"Baru saja kami selesai rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan peserta rapat dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koperasi, BUMN, Kapolri, dan lainnya," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025). 

"Salah satu keputusan penting adalah dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibangun di 70 ribu desa," lanjutnya.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa program ini akan didanai dengan memanfaatkan Dana Desa yang telah ada. Pemerintah juga akan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memberikan pendanaan dengan skema cicilan selama tiga hingga lima tahun agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.

"Setiap desa diperkirakan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp3-5 miliar. Dana Desa sebesar Rp1 miliar per tahun bisa digunakan untuk mendukung program ini selama lima tahun," jelasnya.

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menambahkan bahwa program ini akan dilakukan melalui tiga pendekatan utama: membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi yang ada di desa. 

Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat sistem distribusi pangan di desa yang lebih efisien dan terintegrasi.