Desk Karhutla dan Perlindungan PMI Diluncurkan, Ini Sederet Target Ambisius Pemerintah Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menko Polkam Budi Gunawan baru saja meluncurkan dua desk strategis yang memiliki misi besar yakni Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Peluncuran ini digelar di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025, usai rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang juga dihadiri oleh sejumlah gubernur.

Rapat yang berlangsung secara hybrid ini fokus pada dua isu krusial yang mengancam Indonesia, yakni kebakaran hutan yang meluas setiap tahunnya dan perlindungan bagi pekerja migran yang rentan menjadi korban perdagangan orang.

Lalu, apa target kedua desk yang baru diluncurkan pemerintah Indonesia ini? 

Desk Karhutla: Indonesia Tanpa Asap 2025

Budi Gunawan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan yang terus menghantui Indonesia. Karhutla tidak hanya menyebabkan kerugian lingkungan, tetapi juga berdampak geopolitik yang meluas hingga negara tetangga akibat kabut asap.

“Presiden menekankan pentingnya mencapai zero kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2025. Kami ingin memastikan bahwa langkah mitigasi dan pencegahan semakin efektif dan berdampak positif,” ujar Budi Gunawan dalam konferensi pers.

Baca juga: Jokowi dinilai gagal atasi karhutla, bagaimana era Prabowo-Gibran nanti?

Leading sector Desk Koordinasi Penanggulangan karhutla, ujar dia, adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia leading sectornya adalah Menteri Pekerja Migran Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri.

Kementerian dan lembaga lain yang berkolaborasi dan bekerja sama secara lintas sektoral yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kemendagri, Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian P2MI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Komdigi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain itu, juga Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Presiden, Badan Intelijen Negara, PPATK. BNPB, Bakamla, BMKG, dan BNPT, dan Badan Informasi Geospasial.

Kemudian, gubernur dari beberapa wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kepri, Kaltara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kaltim, dan Kalteng.

Budi menjelaskan BMKG memprediksi beberapa titik hotspot api meski saat ini beberapa wilayah masih musim penghujan.

Daerah rawan hotspot api yang sudah terjadi yaitu di Gorontalo, NTT, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan. 

Dengan dukungan penuh dari berbagai lembaga/kementerian dan gubernur itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menanggulangi karhutla, terutama dengan prediksi musim kemarau yang akan datang mulai April hingga puncaknya di Agustus.

Peluncuran desk ini juga menandakan komitmen pemerintah untuk mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat, mulai dari Kementerian Luar Negeri hingga Kejaksaan Agung. Bahkan, sejumlah gubernur di wilayah rawan kebakaran seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Papua juga dilibatkan dalam upaya pencegahan karhutla yang lebih terintegrasi.

Desk PMI dan TPPO: Perlindungan Maksimal Pahlawan Devisa Negara