VIDEO Pemerintah Luncurkan Desk Karhutla dan Perlindungan PMI, Ini Targetnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meluncurkan dua desk baru yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Dua desk tersebut adalah Desk Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Perlindungan PMI dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Peluncuran ini berlangsung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025), setelah rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang juga dihadiri sejumlah Gubernur.

Target Desk Karhutla: Indonesia Bebas Asap 2025

Budi Gunawan menegaskan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan yang terus menghantui Indonesia.

Menko Polkam menegaskan Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan yang terus menghantui Indonesia. Karhutla tidak hanya menyebabkan kerugian lingkungan, tetapi juga berdampak geopolitik yang meluas hingga negara tetangga akibat kabut asap.

“Presiden menekankan pentingnya mencapai zero kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2025."

"Kami ingin memastikan bahwa langkah mitigasi dan pencegahan semakin efektif dan berdampak positif,” ujar Budi dalam konferensi pers.

Leading sector Desk Koordinasi Penanggulangan karhutla, ujar dia, adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia leading sectornya adalah Menteri Pekerja Migran Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri.

Kementerian dan lembaga lain yang berkolaborasi dan bekerja sama secara lintas sektoral yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kemendagri, Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian P2MI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Komdigi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain itu, juga Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Presiden, Badan Intelijen Negara, PPATK. BNPB, Bakamla, BMKG, dan BNPT, dan Badan Informasi Geospasial.

Kemudian, gubernur dari beberapa wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kepri, Kaltara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kaltim, dan Kalteng.

Budi menjelaskan BMKG memprediksi beberapa titik hotspot api meski saat ini beberapa wilayah masih musim penghujan.

Daerah rawan hotspot api yang sudah terjadi yaitu di Gorontalo, NTT, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan. 

Dengan dukungan penuh dari berbagai lembaga/kementerian dan gubernur itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menanggulangi karhutla, terutama dengan prediksi musim kemarau yang akan datang mulai April hingga puncaknya di Agustus.

Peluncuran desk ini juga menandakan komitmen pemerintah untuk mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat, mulai dari Kementerian Luar Negeri hingga Kejaksaan Agung. Bahkan, sejumlah gubernur di wilayah rawan kebakaran seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Papua juga dilibatkan dalam upaya pencegahan karhutla yang lebih terintegrasi.

Desk Perlindungan PMI: Jaminan Keamanan Pahlawan Devisa

Selain isu Karhutla, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pekerja migran Indonesia yang selama ini menjadi pahlawan devisa negara.

Budi Gunawan menyebut pada 2024, mereka berhasil menyumbang remitansi sebesar Rp252 triliun, namun di balik itu terdapat lebih dari 40 ribu kasus kekerasan, eksploitasi, dan penyelundupan yang menimpa pekerja migran.

Presiden Prabowo menegaskan perlindungan terhadap PMI harus semakin diperkuat.

Desk ini diharapkan dapat memperkuat penanganan kasus-kasus PMI, dari eksploitasi hingga TPPO, dengan lebih efektif, baik di dalam maupun luar negeri.

"Oleh karenanya, pemerintah menargetkan semua kasus terkait pekerja migran kita dapat tertangani dengan semakin baik dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan semakin efektifnya penanganan terhadap kasus-kasus pekerja migran kita dari hulu maupun hilir," tegas Budi Gunawan.

"Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," ujarnya.

Dengan peluncuran dua desk strategis ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menangani dua tantangan besar: mengakhiri kebakaran hutan yang merugikan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migran Indonesia.(*)