Cegah Bansos Salah Sasaran, Pemerintah Bakal Sisir Penerima Lewat DTSEN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan Pemerintah berupaya membuat bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.

Upaya mengenai penyaluran bansos yang tepat sasaran dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Baca juga: Safari Ramadan di Nganjuk, Gus Ipul: Bansos Harus Jadi Jembatan Menuju Kemandirian

Rapat yang dipimpin Cak Imin tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

"Salah satu isu penting adalah konsolidasi seluruh bentuk bantuan sosial dan subsidi menjadi tepat sasaran sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas," kata Cak Imin.

Baca juga: 5 Bansos Cair pada Maret 2025 Selama Ramadhan, Ada Bansos untuk Guru Honorer?

Pemerintah bakal menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bansos.

Penggunaan DTSEN, kata Cak Imin, akan membuat penanganan kemiskinan tepat sasaran.

"Data DTSEN menjadi harapan baru sehingga seluruh anggaran, pola, cara, kebijakan, sinergi akan merujuk kepada data tunggal itu," kata Cak Imin.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan terhadap rangking tingkat kesejahteraan masyarakat.

" DTSEN ini sudah ada perangkingan ya. Beda dengan data-data sebelumnya. Jadi ada Desil-1 nanti dijelaskan lebih detail oleh Desil-1, Desil-2 dan seterusnya," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan ada inclusion error atau exclusion error pada penyaluran bansos.

Ada masyarakat yang mestinya berhak menerima bansos tapi tidak dapat.

Baca juga: Sambut Ramadan, Kapolri dan Panglima TNI Salurkan 161 Ribu Paket Bansos

Di sisi lain, ada yang mendapatkan bansos, tetapi tidak berhak.

"Dan sekarang kita sedang sisir, nanti jumlahnya pada saatnya akan kita sampaikan," pungkasnya.

DTSEN, kata Gus Ipul, juga akan disinkronisasi dengan program kementerian dan lembaga lainnya.