Penjelasan Hasan Nasbi soal Respons Teror Kepala Babi Jurnalis Tempo yang Tuai Kritik

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memberikan penjelasan terkait responsnya terhadap teror kepala babi yang diterima jurnalis media Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica).

Pernyataan Hasan Nasbi yang menyarankan agar kepala babi itu dimasak saja menuai kritikan Koalisi Masyarakat Sipil.

Hasan Nasbi mengaku apa yang dia sampaikan selaras dengan cara Cica memberikan tanggapan untuk mengecilkan si peneror.

Diketahui, pascateror pengiriman kepala babi yang diterimanya, Cica memberikan tanggapan melalui unggahan X pribadi miliknya, @chichafrancisca.

"Lain kali ngirim jangan kepala babi, daging babi gitu lho yg enak. Mana telinganya udah ga ada," tulis Cica, Kamis (20/3/2025).

Hasan mengaku justru mendukung cara jurnalis Tempo tersebut merespons.

"Justru teror harus direspons dengan cara seperti Fransisca merespons teror itu. Biar KPI (target, red) si peneror enggak kesampaian," ungkap Hasan saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (22/3/2025).

"Saya hanya menyempurnakan cara untuk mengecilkan si peneror," imbuhnya.

Hasan juga memberi tanggapan terkait penilaian sejumlah pihak yang menganggap pernyataannya tidak pantas.

"Saya enggak khawatir sama sekali dengan penilaian itu," ungkapnya.

Baca juga: Pernyataan Hasan Nasbi soal Teror Kepala Babi Dimasak Saja Dinilai Tidak Patut & Tak Berempati

Dikritik Koalisi Masyarakat Sipil

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam respons Hasan Nasbi terkait teror pengiriman kepala babi yang diterima Cica.

Hasan Nasbi memberi tanggapan supaya kepala babi itu dimasak saja.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, respons Hasan Nasbi tidak menunjukkan empati dan dukungan bagi kebebasan pers.

Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Centra Initiative, Imparsial, PBHI, ELSAM, Walhi, HRWG, DeJuRe, dan Setara Institute.

"Pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh 'memasak kepala babi' yang tergeletak di jalan itu, selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers," ungkap pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima dari Ketua Pehimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, Sabtu (22/3/2025).