Prabowo Komitmen Kawal Proses Revisi UU Polri demi Polisi yang Hebat

Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai penyadapan. Pasal 14 ayat (1) huruf o dalam revisi UU Polri memungkinkan Polri untuk melakukan penyadapan dalam lingkup tugasnya.

Banyak pihak khawatir bahwa tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai penyadapan, kewenangan ini akan disalahgunakan, mengancam hak privasi masyarakat, dan mengarah pada pembungkaman atau represi terhadap aktivis dan kelompok kritis.

Baca juga: Dipukul Mundur Polisi, Massa Demonstran Tolak UU TNI-RUU Polri di DPR Menyebar hingga GBK dan Mal

Perluasan Kewenangan Intelkam Polri

Revisi ini juga memberi Polri kewenangan yang lebih luas dalam kegiatan intelijen keamanan (intelkam), seperti yang tercantum dalam Pasal 16B. Kekhawatiran muncul karena tidak ada penjelasan mengenai definisi “kepentingan nasional,” yang dapat mempermudah Polri untuk mengawasi kegiatan warga negara, termasuk mereka yang mengkritik pemerintah.

Hal ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Penyalahgunaan Kewenangan dan Pelanggaran HAM

Banyak pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil, mengingatkan tentang potensi penyalahgunaan kewenangan yang luas dalam revisi UU Polri ini, terutama terkait penyadapan dan pengawasan masyarakat.

Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, kewenangan ini berpotensi melanggar hak-hak dasar masyarakat dan menjadi alat untuk menekan kebebasan berbicara.

Urgensi Revisi yang Dipertanyakan

Banyak organisasi masyarakat sipil yang mempertanyakan urgensi revisi UU Polri ini.

Mereka berpendapat bahwa masalah yang mendasar dalam Polri lebih berkaitan dengan transparansi dan pengawasan terhadap lembaga ini.

Daripada memperluas kewenangan Polri, mereka lebih mendorong agar fokusnya adalah pada reformasi internal untuk memperbaiki pengawasan dan akuntabilitas lembaga kepolisian.

Penegasan Prabowo

Terkait dengan revisi ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk mengawasi dan memastikan proses revisi UU Polri ini berjalan dengan transparansi yang jelas.

Ia juga menegaskan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan undang-undang ini, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.

Prabowo juga menekankan bahwa peran Polri sangat penting dalam menjaga keamanan negara dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, "Kita membutuhkan polisi yang hebat, itu kunci." ujarnya.