Unika Atma Jaya Kukuhkan Tiga Profesor Bidang Strategis dari Keuangan hingga Kekayaan Intelektual

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya mengukuhkan tiga Profesor.

Mereka yakni Prof. Dr. Siti Saadah, S.E., M.T. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum., dan Prof. V. Selvie Sinaga, S.H., LL.M., Ph.D. dari Fakultas Hukum. 

Prosesi pengukuhan dilangsungkan dalam Sidang Terbuka Senat Guru Besar di Gedung Yustinus Lt. 15, Kampus Semanggi, Unika Atma Jaya. 

Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), mengatakan ketiga Profesor ini memperkuat barisan akademisi. 

"Semoga pengukuhan ini semakin mendorong terciptanya budaya akademik yang unggul demi kemajuan bangsa," ujar Yuda melalui keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Siti Saadah mengangkat isu krusial bertajuk “Konglomerasi Keuangan dan Potensi Risiko Sistemik”. 

Dirinya menyoroti betapa pentingnya kewaspadaan terhadap keterkaitan antar lembaga jasa keuangan dalam satu konglomerasi, yang dapat menjadi pemicu krisis sistemik bila tidak diawasi dengan ketat.

"Dalam situasi interkonektivitas tinggi antar lembaga keuangan, satu gangguan bisa merambat cepat dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengawasan berbasis risiko terhadap konglomerasi keuangan sangatlah mendesak," ujar Siti.
 
Studi Siti menggunakan metode generalized vector autoregressive untuk mengukur volatility spillover antar entitas dalam konglomerasi dan telah memperoleh penghargaan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas kontribusi risetnya.

Baca juga: Awali 2025, Unika Atma Jaya Kembangkan Rumpun Ilmu Bioscience dan Teknologi 

Sementara Prof. Natalia dalam orasi ilmiahnya mengusung topik “Sustainable Climate Resilience: Pendekatan Holistik Integratif Hukum Internasional dalam Penanggulangan Bencana”. 

Dirinya menekankan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan hukum internasional yang menyeluruh dan terintegrasi.

“Bencana iklim bukan lagi isu lokal, tetapi krisis global yang memerlukan respons lintas negara dengan sinergi regulasi, kebijakan, dan peran masyarakat. Hukum internasional harus menjembatani semua ini secara integratif,” ujar Prof. Natalia.

Dalam orasinya, Prof. Natalia menjelaskan bahwa ketahanan iklim berkelanjutan harus dibangun melalui kerangka hukum. 

Baca juga: Rektor Atma Jaya: Pendidikan Lintas Disiplin Ilmu Latih Mahasiswa Kolaborasi di Dunia Kerja

Lalu dalam orasi ilmiahnya, Prof. Selvie mengangkat tema “Sistem Paten di ASEAN dan Perbandingannya dengan ARIPO, OAPI, dan EU”. 

Dirinya menyoroti kesenjangan harmonisasi sistem paten antar negara-negara ASEAN dan membandingkannya dengan praktik terbaik yang diterapkan oleh organisasi regional seperti ARIPO, OAPI, dan EU.

“ASEAN memerlukan integrasi sistem paten yang lebih solid agar dapat bersaing secara global dalam ranah inovasi teknologi. Harmonisasi ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan politik dari setiap negara anggotanya,” ujar Prof. Selvie.

Prof. Selvie juga menjelaskan bahwa belum mudah bagi ASEAN untuk menyusun satu peraturan yang berlaku di semua negara anggota terkait pendaftaran paten maupun untuk mendirikan Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ASEAN.