Habib Rizieq: Ormas Jadi Tukang Peras, Bubarkan! Nggak Peduli Pembinanya Siapa

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ikut mengomentari polemik pembubaran organisasi masyarakat (ormas).

Menurutnya, pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam membubarkan unsur-unsur premanisme berkedok ormas.

Termasuk ormas-ormas yang di dalam struktur organisasinya ada unsur pejabat sekalipun.

"Sebenarnya jawabannya sudah jelas, karena banyak dari ormas-ormas preman tadi pembinanya para pejabat. Nah, kalau pembinanya pejabat, bagaimana ceritanya?" ujar Habib Rizieq pada Selasa (6/5/2025) dilansir Tribun Jakarta.

Pemerintah, lanjut Habib Rizieq, berani membubarkan ormas yang dipimpinnya, Front Pembela Islam (FPI), yang diklaim sebagai organisasi sosial, kemasyarakatan dan kemanusiaan. 

Namun, pemerintah terkesan tak berani ambil sikap tegas terhadap organisasi premanisme.

Ia pun meminta agar ormas preman yang sudah secara sistematis dan struktural terbukti melakukan keresahan di masyarakat, dibubarkan. 

"Kalau sudah struktural, masif, memang organisasi ini sok jago di berbagai daerah jadi tukang peras, meresahkan masyarakat, bubarkan nggak peduli pembinanya siapa," kata Habib Rizieq.

Bahkan, lanjut Habib Rizieq, presiden sekalipun layak hengkang dari organisasi masyarakat jika menjabat sebagai dewan pembina. 

Menurutnya, rakyat kini sudah muak dengan keberadaan ormas

"Saya minta pejabat-pejabat tinggi termasuk presiden sekalipun, kalau namanya masih tercantum sebagai pembina organisasi semacam ini segera tarik namanya, itu akan memalukan si pejabat karena ke depan rakyat sudah muak dengan yang begini," kata Habib Rizieq.

Baca juga: Menko Polkam Pimpin Rakor Premanisme & Ormas Meresahkan, Satgas Dibentuk, Bersih-Bersih Dimulai

Pemerintah Bersih-Bersih

Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk melakukan bersih-bersih ormas yang di dalamnya mengandung unsur premanisme.

Sebanyak 19 unsur kementerian/lembaga pun dikumpulkan di kantor Kemenko Polkam RI Jakarta pada Selasa (6/5/2025), untuk membahas hal ini.

Mereka di antaranya Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, dan Kementerian Luar Negeri. 

Lalu Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Perdagangan.

Selain itu juga ada Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan pemerintah berkomitmen membuat Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Hal ini dilakukan untuk mewujudkan stabilitas keamanan, kepastian hukum guna menjamin jalannya investasi dan usaha sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial," kata Budi Gunawan dalam keterangan tertulis yang terkonfirmasi pada Selasa (6/5/2025).

Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat.

Terutama yang berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha.

"Langkah ini sejalan dengan agenda strategis nasional dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, sebagai bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Budi Gunawan.

Duduk Perkara Polemik Ormas

Sebelumnya, polemik pembubaran ormas ini muncul setelah purnawirawan Jenderal TNI Bintang Tiga yang juga mantan Gubernur Jakarta (1997-2007), Sutiyoso, menyatakan diri mendukung dilakukannya revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas).

Wacaran UU Ormas itu pertama kali disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sutiyoso juga meminta agar pemerintah mengevaluasi pakaian ormas bertopi baret merah yang menurutnya kurang pas.

Pernyataan Sutiyoso ini mengundang amarah Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Hercules.

Hercules yang naik pitam, lalu menghina Sutiyoso dengan sebutan" bau tanah".

Ia lantas mendapatkan banyak hujatan, termasuk  mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Hercules dianggap tidak sopan dan tidak tahu bagaimana cara menghargai orang, terutama kepada seorang purnawirawan Jenderal TNI Bintang Tiga.

Gatot Nurmantyo pun mengatakan bahwa Hercules memang seperti preman yang tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik di hadapan orang.

Hinaan yang dilontarkan Hercules pun berujung permintaan maaf.

Didampingi kuasa hukumnya, Hercules pun mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Sutiyoso dan keluarganya secara terbuka.

"Karena Pak Sutiyoso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya sangat hormat dan kagum dengan beliau."

"Atas kesalahan saya kemarin saya mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke anak cucu saya minta maaf," jelas Hercules dilansir YouTube GRIB TV pada Jumat.

Namun, polemik ini berlanjut, Hercules kini justru memberikan peringatan keras kepada Gatot Nurmantyo agar tak cawe-cawe dalam permasalahan Hercules dengan Sutiyoso.

Menurut Hercules, Gatot Nurmantyo berlebihan menggambarkan dirinya sebagai sosok preman bengis.

Hercules berharap Gatot Nurmantyo bisa mengoreksi pernyataannya, begitu juga ia yang mengoreksi perkataannya kepada Sutiyoso.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Habib Rizieq Minta Pejabat Sampai Presiden Cabut dari Ormas Preman Jika Jadi Pembina: Rakyat Muak!

(Tribunnews.com/Galuh widya Wardani/Gita Irawan)(TribunJakarta.com/Satrio Sarwo Trengginas)