Menteri HAM Ingin Usul Pendidikan Siswa Nakal di Barak ke Mendikdasmen: Biar Dijalankan secara Masif

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mendukung penuh program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

Walaupun hingga kini, masih banyak pro dan kontra atas program tersebut, karena dinilai menyalahi aturan hingga Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun, menurut Natalius Pigai, program tersebut tidak menyalahi HAM.

Bahkan, program Dedi Mulyadi itu justru ingin diusulkan Natalius Pigai ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, jika implementasinya yang sekarang ini berhasil.

Supaya, aturan tentang kegiatan itu nantinya bisa diterapkan juga di banyak tempat.

"Ya, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ucap Natalius Pigai, ketika konferensi pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025), dikutip dari TribunJakarta.com.

Natalius Pigai menjelaskan bahwa pembinaan yang diinisiasi Dedi Mulyadi itu bukanlah corporal punishment atau hukuman fisik dari pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip seperti pemukulan.

Sehingga, pembinaan militer itu bukanlah hukuman fisik yang ditentang dari sudut pandang HAM.

Para siswa nakal itu akan menjalani pendidikan mental, karakter, disiplin, hingga rasa tanggung jawab.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM."

"Saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius Pigai.

Baca juga: Tak hanya Siswa Bermasalah, Pelajar Berprestasi Juga Dikirim ke Barak Militer, Termasuk Ketua Osis

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar dia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program wajib militer untuk pelajar tersebut pada Jumat, 2 Mei 2025 lalu.

Program ini diluncurkan Dedi Mulyadi sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja, termasuk penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan seks bebas.

Dalam program ini, pelajar yang dianggap bermasalah akan dijemput langsung oleh personel TNI dari rumah masing-masing untuk mengikuti pembinaan selama enam bulan di barak militer. 

Penjelasan TNI AD 

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD), Brigjen Wahyu Yudhayana, sudah menjelaskan bahwa program pendidikan untuk siswa bermasalah yang digagas oleh Dedi Mulyadi itu tidak menggunakan pendidikan ala militer. 

Melainkan, bentuk pendidikannya ada pendidikan karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang mengedepankan pendekatan bimbingan.

“Pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan ini bukan merupakan bentuk pendidikan militer atau pendidikan ala militer, walaupun dilaksanakan di lingkungan Asrama Militer,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, Jumat (2/5/2025).

Nantinya, kegiatan ini akan berfokus pada pendekatan personal dan kelompok melalui bimbingan serta pengasuhan, bukan indoktrinasi bersenjata.

Untuk materi yang akan diajarkan, mencakup kegiatan yang umum ditemukan di lingkungan pendidikan formal.

Di antaranya adalah pelajaran kelas, konseling, motivasi, latihan baris-berbaris, penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, hingga permainan kelompok dan outbond.

Para pengajar berasal dari TNI AD, Polri, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Lembaga Perlindungan Anak, serta tenaga pendidik profesional sesuai bidang masing-masing.

“Materi pendidikan diberikan layaknya kegiatan sekolah. Ini murni program pembentukan karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, bukan pelatihan militer,” jelas Wahyu.

Diketahui, para peserta juga mengikuti program ini secara sukarela, dengan persetujuan tertulis dari orang tua.

Adapun, program ini menyasar siswa-siswi SMP serta SMA sederajat yang mengalami masalah kepribadian, dengan catatan tidak terlibat dalam kasus pidana.

Untuk biaya pendidikan, konsumsi, perlengkapan pribadi, dan fasilitas, ditanggung penuh oleh Pemprov Jawa Barat serta pemerintah daerah setempat.

“Mari bersama kita selamatkan generasi penerus bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas. Masa depan mereka adalah masa depan bangsa Indonesia,” tutup Wahyu.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Ditolak 2 Gubernur, Program Dedi Mulyadi Bina Siswa Nakal di Barak TNI Didukung Penuh Menteri HAM

(Tribunnews.com/Rifqah/Gita Irawan) (TribunJakarta.com/Jaisy Rahman)