Alasan Ono Surono Ngotot Tolak Program Barak Militer Ala Dedi Mulyadi, Tegaskan Dukung Langkah KPAI

TRIBUNNEWS.COM - Program pendidikan anak bermasalah di barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, masih menuai pro dan kontra.

Kebijakan Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer tersebut, mendapat penolakan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.

Ono Surono mengatakan, program tersebut tidak hanya menyimpang dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi anak.

"Ya tetap ya, kita tolak," ujarnya di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025), dilansir TribunJabar.id.

Ono Surono yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu kemudian merujuk pada temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program ini.

Ia menyebut, KPAI telah menemukan sejumlah pelanggaran di lapangan.

Temuan itu mulai dari pemaksaan kepada anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut program, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.

"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas."

"Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," terang Ono Surono.

Sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan hak anak, Ono menyatakan akan berdiri bersama KPAI jika lembaga tersebut merekomendasikan penghentian program kepada gubernur.

Ono menilai langkah KPAI sebagai bentuk pengawasan yang sah dan penting untuk menjaga arah kebijakan pendidikan yang berpihak kepada anak.

Baca juga: Heboh di Medsos! Ibu Zize Minta Pratama Arhan Dikirim ke Barak Militer, Ini Alasannya

"Jadi pada saat KPAI yang merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu, saya sendiri yang pasti akan mendukung KPAI untuk merekomendasikan gubernur menghentikan," tegasnya.

Wamendagri Sepakat Evaluasi Program Barak Militer

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan sepakat untuk mengevaluasi program pendidikan anak bermasalah di barak militer tersebut.

Meski Dedi Mulyadi telah menyiapkan sistem evaluasi internal, Bima menegaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan melakukan penilaian tersendiri terhadap efektivitas program itu.

"Saya kira menarik untuk melihat hasilnya. Tentu tidak bisa secara cepat mengetahui dampaknya, tapi penting untuk dilakukan evaluasi," katanya di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).