Mengenal GRIB Jaya, Ormas Besutan Hercules Ditolak di Bali, Peresmian Kantor Dihadiri Prabowo

Edy menyebut, Pemprov Kalteng melalui Badan Kesbangpol selalu memantau perkembangan ormas. 

"Saat ini masih dievaluasi," ujar Edy, saat ditemui awak media usai rapat paripurna di DPRD Kalteng, Senin (5/5/2025).

Edy mengungkapkan, baik Gubernur Kalteng maupun Polda Kalteng, sudah merespons terkait polemik penghentian operasional pabrik oleh ormas GRIB Jaya. 

Sementara itu, Polda Kalteng, membentuk tim satgas terdiri dari Ditkrimum, Ditkrimsus, serta Jatanras untuk menindaklanjuti penghentian operasional pabrik oleh ormas Grib Jaya di Barito Selatan. 

Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, mengatakan pihaknya akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung tinggi keadilan. 

Keberadaan GRIB Jaya juga mendapat penolakan di Bali. 

Menurut Manggala Madya Pasikian Pacalang MDA Kabupaten Klungkung, Yudhi Pasek Kusuma, kehadiran ormas dari luar Bali seperti yang saat ini ramai mendapat sorotan. 

Ia melihat kehadiran ormas-ormas dari luar Bali rentan memunculkan masalah baru. 

Misalnya, gesekan-gesekan dengan ormas asli Bali atau dengan panyukerta desa adat dalam hal ini Pacalang. 

"Kehadiran ormas dari luar Bali itu, dikhawatirkan memunculkan perebutan-perebutan lahan dan tentunya akan terjadi gesekan-gesekan sesama ormas yang akan jadi ancaman untuk keamanan di Bali," ungkap Yudhi Pasek Kusuma, Senin, dikutip dari TribunBali.com.

Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, mengungkapkan Pulau Bali tidak perlu ormas dari luar Bali, seperti GRIB Jaya. 

Ia mengatakan Bali sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri, serta pecalang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

"Dari 1.400 lebih desa adat itu sudah memiliki Pecalang desa adat. Nah Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri," jelas Giri.

Terbaru, Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan akan menolak pendaftaran Ormas GRIB, jika yang bersangkutan akan melakukan pendaftaran ke Kesbangpol Bali. 

"Tidak akan diterima (jika GRIB daftar ke Kesbangpol). Pemerintah daerah berhak kan menolak. Sesuai kebutuhan dan pertimbangan  di daerah," kata Koster.