LSAK: Pejabat Korup karena Harus Kembalikan Modal Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti LSAK, Ahmad A. Hariri, mengatakan penyebab utama dari perilaku korup para pejabat adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat.

Menurut dia, para pejabat yang menduduki jabatannya saat ini pasti mengeluarkan modal besar, mungkin ada yang dengan cara meminjam atau memberikan modal.

Baca juga: KPK Mintai Keterangan Mantan Dirut PGN Jobi Triananda Hasjim di Kasus Korupsi Jual Beli Gas

"Dengan adanya pemodal tersebut, pastilah ada timbal balik jika yang diberi modal berhasil menduduki jabatannya," kata dia dalam keterangannya pada Jumat (16/5/2025).

Adapun timbal baliknya, kata dia, yaitu mengembalikan melalui uang kembali atau ada yang juga melalui proyek-proyek yang ada di bawah kendali jabatannya.

Untuk itu, LSAK menegaskan, pemberian dana yang besar bagi parpol, diharapkan praktik-praktik mencari pemodal tersebut bisa dihilangkan karena bisa dibiaya oleh parpol yang mendapatkan uang dari APBN tersebut.

"Sehingga, ke depannya, kita bisa menekan atau bahkan menghilangkan perilaku korup dari para pejabat yang terpilih," tuturnya.

Baca juga: 6 Eks Pejabat Antam Dituntut 9 Tahun Kasus Korupsi Lebur Cap Emas yang Rugikan Negara Rp 3,3 T

Pernyataan itu disampaikan menanggapi usulan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, pemberian dana yang lebih besar dari APBN untuk menghilangkan perilaku korup dari para pejabat ketika sudah terpilih nantinya.

Terkait partai politik (parpol) diberikan dana yang lebih besar dari APBN untuk menghilangkan perilaku korup dari para pejabat ketika sudah terpilih nantinya.