Pengamat Sebut Prabowo Harus Pertahankan Jaksa Agung ST Burhanuddin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menyoroti rumor Jaksa Agung ST Burhanuddin akan diganti.

Jamil berharap rumor tersebut hanya dihembuskan pihak-pihak yang tidak menginginkan Kejaksaan Agung bekerja sesuai fungsi dan tugasnya.

"Pihak-pihak tersebut tentunya tak menginginkan Kejagung menindak tegas para koruptor," kata Jamil saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/5/2025).

Jamil menilai, rumor tersebut bisa saja sengaja dihembuskan untuk memperlemah Kejagung, khususnya Jaksa Agung, dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Dengan begitu, Jaksa Agung diharapkan dapat mengendurkan pemberantasan korupsi.

Baca juga: Kapuspenkum Tegaskan Isu Pergantian Jaksa Agung ST Burhanuddin Hoaks: Beliau Bekerja Seperti Biasa

"Karena itu, Presiden Prabowo Subianto seyogyanya mengabaikan rumor tersebut. Prabowo yang terus mendengungkan akan memberantas korupsi seyogyanya meng-counter rumor tersebut dengan tetap mempertahankan Jaksa Agung Burhanuddin," tutur Jamil.

Menurutnya, suka tidak suka, Jaksa Agung Burhanuddin sudah menunjukkan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi. 

Karena itu, kata Jamil, tak ada alasan bagi Prabowo untuk menggantinya.

Baca juga: Isu Pergantian Jaksa Agung, Kapuspenkum Kejagung: Itu Hoaks

"Prabowo yang katanya komitmen untuk memberantas korupsi sudah seharusnya melindungi Jaksa Agung Burhanuddin dari gangguan para mafia yang menginginkan korupsi tetap subur di negeri ini," jelasnya.

Ia menyebut, Jaksa Agung Burhanuddin sudah seharusnya dipertahankan.

Sebab, ia satu gerbong dengan Prabowo dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

"Karena itu, bila Jaksa Agung diganti, masyarakat justru akan mempertanyakan komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Prabowo akan dinilai hanya omon-omon dalam pemberantasan korupsi. Penilaian demikian kiranya tidak akan dinginkan Prabowo," ucap Jamil.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) minta kabar hoaks soal pergantian Jaksa Agung diusut sumbernya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihak Kejaksaan Agung mengetahui kabar tersebut dari media massa.

Harli menegaskan, pihak Kejagung tidak berencana untuk membawa perihal berita hoaks tersebut ke ranah hukum.