Respons Bahlil Soal Isu Reshuffle Kabinet yang Akan Dilakukan Prabowo dalam Waktu Dekat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons soal isu reshuffle atau perombakan kabinet yang kabarnya akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Bahlil mengatakan terkait reshuffle merupakan kewenangan Presiden. Ia meminta untuk tidak menanyakan hal yang di luar kewenangannya.

"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan semua itu ada hak prerogatif bapak presiden. Yah," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (22/5/2025).

Bahlil enggan menanggapi lebih jauh terkait isu reshuffle, termasuk mengenai pos mana aja yang akan dirombak oleh Presiden.

Ia hanya mengoyangkan tangan saat ditanya soal pertanyaan tersebut.

Sebelumnya  muncul isu reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pos yang akan dirombak yakni di bidang ekonomi.

Sebelumnya Pengamat politik Rocky Gerung mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle kabinet guna menghadirkan energi baru dalam pemerintahan.

Seruan tersebut disampaikan dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).

Menurut Rocky, perombakan kabinet diperlukan untuk menyelaraskan arah pemerintahan dengan semangat sosialisme modern yang inklusif dan berpihak pada rakyat.

Ia menilai reshuffle kabinet akan membuka ruang kepemimpinan baru yang lebih progresif dan bersih.

"Karena itu harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru. Prinsip dasarnya," tegas Rocky dalam forum tersebut.

Rocky juga menilai kecil kemungkinan para menteri bersedia mengundurkan diri secara sukarela. Ia menyebut bahwa kepentingan politik dan ekonomi membuat mereka bertahan, meskipun anggaran negara kian terbatas.

Baca juga: Rocky Gerung Minta Prabowo Reshuffle: Lumpuhkan Kabinet, Ganti dengan Energi Baru

"Kan kita tak mungkin minta menteri-menteri ini untuk bunuh diri, meninggalkan kabinet, karena kepentingan, modalnya dia udah pastikan harus diambil. Walaupun APBN makin kecil," ujarnya.