Reshuffle Kabinet
Catatan PDIP Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Jilid V: Salah Diagnosa, Gatal di Mana Garuknya di Mana
Ansy menilai, Reshuffle Kabinet Jilid V belum menjawab solusi isu yang mendesak saat ini, karena yang dirombak posisi di bidang komunikasi.
Ringkasan Berita:
- Presiden RI Prabowo Subianto merombak jajaran kabinetnya dengan melantik enam pejabat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin (27/4/2026) sore.
- Tiga dari enam posisi yang dirombak ini berkaitan dengan isu komunikasi di pemerintahan Indonesia.
- Juru bicara PDIP Ansy Lema pun menyoroti hal tersebut.
- Kata dia, seharusnya yang di-reshuffle bukan hanya bidang komunikasi, tetapi juga kementerian teknis lain sesuai dengan urgensi atau isu yang mendesak saat ini.
TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Ansy Lema menanggapi reshuffle atau perombakan kabinet terbaru di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Prabowo merombak jajaran kabinetnya dengan melantik enam pejabat untuk posisi menteri, wakil menteri, penasihat khusus presiden, hingga kepala badan/lembaga di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin (27/4/2026) sore.
Keenam tokoh yang dilantik pada Senin sore tersebut, yakni sebagai berikut:
- Jumhur Hidayat: Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).
- Hanif Faisol Nurofiq: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
- Dudung Abdurachman: Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
- Hasan Nasbi: Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
- Abdul Kadir Karding: Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin).
- Muhammad Qodari: Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI.
Ini adalah Reshuffle Kabinet Jilid V dalam masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang baru berjalan 1,5 tahun.
Sejak dilantik sebagai RI1 pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo sudah empat kali melakukan perombakan kabinet, yakni pada 19 Februari 2025, 8 September 2025, 17 September 2025, dan 8 Oktober 2025.
Pelantikan para pejabat dalam Reshuffle Kabinet Jilid V ini digelar dengan empat dasar hukum berikut ini:
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50/TPA/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala KSP dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Catatan PDIP:
Ansy menyatakan, PDIP menghormati hak Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle kabinet. Namun, ada catatan khusus dari partai berlambang banteng moncong putih itu.
Kata Ansy, seharusnya reshuffle kabinet dilakukan dengan berdasarkan pada urgensi atau kebutuhan yang mendesak.
Baca juga: Baru 1,5 Tahun Jadi Presiden, Prabowo Sudah Lakukan Reshuffle 5 Kali, Setara Dua Periode Era SBY
Ia juga mengingatkan, posisi jabatan yang di-reshuffle semestinya diisi oleh tokoh yang benar-benar kompeten untuk mengatasi isu paling mendesak di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Ansy Lema saat menjadi tamu dalam program Prime Plus with Bram Herlambang yang diunggah di kanal YouTube CNN Indonesia, Selasa (28/4/2026).
"Yang pertama kami menghormati, menghargai hak prerogatif presiden. Presiden yang mengerti persoalan internal di kabinet," tutur Ansy.
"Tetapi, kalau boleh PDI Perjuangan memberikan catatan, tentu reshuffle itu harus berbasiskan kebutuhan yang paling mendesak dan sosok-sosok yang mengisi jabatan yang di-reshuffle itu harus betul-betul memiliki kompetensi. Bahkan, kompetensi teknokratis."
Selanjutnya, Ansy menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, seperti pengangguran, tingginya angka kemiskinan, hingga permasalahan ekonomi.
"Apa masalah yang bangsa ini hadapi hari ini? Yang pertama, pasti pengangguran, berarti kita harap akan ada penciptaan lapangan pekerjaan," papar politisi bernama lengkap Yohanis Fransiskus Lema tersebut.