Pemerintah Diminta Jangan Sampai Salah Pilih Pengurus Koperasi Desa Merah Putih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Pergerakan Koperasi Indonesia Raya (Forgaki) mengingatkan kepada pemerintah terkait rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam pembentukan koperasi tersebut pemerintah diminta harus benar-benar selektif dalam memilih pengurus koperasi.

"Kita telah banyak contoh program pembentukan BUMDes, KUT dan lain-lain, ada yang sukses berjalan bila pengelolaannya baik. Tapi tidak sedikit yang bermasalah sampai ke ranah hukum, bila pengelolaanya tidak baik. Pengurusnya tidak profesional dan tidak punya integritas. Ini tidak boleh terjadi pada Koperasi Merah Putih," ujar Ketua Umum Forgaki Indonesia Raya, Ahmad Bajuri dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Selasa(27/5/2025).

Bajuri menyampaikan, bila dalam menentukan pengelola koperasi tidak mengedepankan profesionalisme dan integritas, maka dikhawatirkan nasib koperasinya seumur jagung hanya tinggal namanya saja tidak ada kemajuan. Maka, Forgaki sebagai lembaga katalisator, fasilitator, advokasi juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut menyukseskan dan pengawasan terhadap kemajuan koperasi.

Baca juga: Komunikasi Publik Jadi Tantangan Pembentukan Koperasi Merah Putih

Kendati demikian Bajuri juga mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk sukseskan program Kementerian Koperasi Republik Indonesia dalam pembentukan kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih. Agar harapan tujuan pemerintah tercapai untuk menjadi koperasi jadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Dimana Forgaki Indonesia Raya bisa berperan menjadi katalisator, fasilitator dan advokasi. Misi Forgaki mewujudkan ekonomi kerakyatan/gotong royong. Forgaki juga menjadi alat kontrol,  menyampaikan aspirasi kepentingan masyarakat juga membantu sosialisasi program pemerintah baik pusat dan daerah," ujar Bajuri.

Menurutnya juga, pembentukan pengurus koperasi jangan mengedepankan karena kepentingan sesaat. Baik karena team suksesnya atau keluarganya, apalagi tidak memilikinya kemampuanya. Forgaki kata Bajuri, mendorong dalam pembentukannya. Ada syarat latar belakangnya, juga pengurus harus memiliki bisnis plan, apalagi calon yang akan menjadi ketua serta adanya pakta integritas untuk komitmen moral.

Bajuri mengharapkan komitmen para kepala daerah bupati / walikota, agar sukses berdirinya Koperasi Desa Merah Putih, sejatinya para pengelola nanti yang memiliki SDM yang profesional dan berintegritas.

Bajuri menambahkan, Forgaki merupakan perkumpulan dari berbagai komunitas, profesi, aktivis, akademisi dan pelaku usaha. Dalam acara Rakornas, menghasilkan banyak masukan dari setiap provinsi yang akan menambah penguatan untuk penguatan Forgaki juga masukan untuk pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi khususnya.